- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. - Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. - Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tanggl 29 September 2016 Tentang pedoman …
Di dalam buku ini berisi undang-undang nomor 36 tahun2008 tentang perubahan keempat atas undang undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan dilengkapi juga dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perpajakan.
Sebelum beleid (aturan perundangan) ini diterapkan, muncul polemik antara yang pro dan kontra. Mereka yang menentang berdalih pengenaan pajak terhadap UKM sebesar 1% dari omzet adalah tidak adil bagi pengusaha UKM. Alasannya, kalau acuan pengenaan pajak pada omzet, padahal omzet tidak atau belum tentu mencerminkan keuntungan, maka ini dinilai tidak adil. Pemerintah adalah pihak yang pro de…
Berisi peraturan-peraturan tentang perpajakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Diantaranya peraturan No 47/PJ/2008 tentang tata cara penyampaian surat pemberutahuan dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan secara elektronik (e-filing) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP). Selai itu memuat juga pertauran tentang PPh.
Mensiasati ketentuan perpajakan dengan bijak harus dilakukan oleh pengusaha, agar selain pajak yang harus dibayar benar sesuai ketentuan, juga tidak berlebihan bahkan kalau dapat dihemat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang Buku ini membahas masalah berkaitan berbagai cara mensiasati pajak. Penyajiannya sangat rinci dan sangat tepat dipergunakan oleh pengusaha maupun praktisi yang be…
Secara spesifik buku ini membahas Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-01/PJ.02/2007 berkenaan dengan impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPn.
Buku seri perpajakan indonesia disusun dengan maksud mengulas ketentuan perpajakan terkini berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak. Manakala relevan dan memungkinkan, setiap ulasan juga dikaitkan dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dan diberlakukan sebelumnya.
Seri perpajakan indonesia 2 membahas surat edaran Dirjen pajak berkenaan dengan jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto dalam pasal 23 dan penunjukan pemungutan pajak penghasilan pasal 22.
Setiap orang yang tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan berkewajiban membayar pajak. Hanya saja, sebagian orang tidak perlu berurusan dengan pembayaran pajak, karena penghasilan mereka masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, atau karena penghasilan mereka telah dipotong pajak oleh pihak lain, atau karena mereka sebenarnya memiliki penghasilan kena pajak, tetapi mereka tidak tahu ba…
Setiap orang yang tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan berkewajiban membayar pajak. Hanya saja, sebagian orang tidak perlu berurusan dengan pembayaran pajak, karena penghasilan mereka masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, atau karena penghasilan mereka telah dipotong pajak oleh pihak lain, atau karena mereka sebenarnya memiliki penghasilan kena pajak, tetapi mereka tidak tahu ba…