Politik hukum pemerintah dalam menanggulangi masalah narkotika adalah membentuk badan atau instansi yang bertanggung jawab mengoordinir langkah preventif dan represif melawan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dilarang secara pidana. Penyalah guna diberikan alternatif hukuman bersifat wajib berupa rehabilitasi. Pemerintah, memberikan perhatian khusus kepa…
Jurnal Sains dan Inovasi, Volume 6 Nomor 1, Januari 2010 berisi: - Analisis pelimpahan wewenang terhadap kinerja pengurus KUD Karya bersama di Wates Lampung Tengah - Yulistina - Analisis manajemen pelayanan penyaluran kupedes di BRI Unit Bantul Metro - Asmaria - Pengaruh keselamatn kerja terhadap kinerja karyawan pada CV Sriwijaya Utama di Bandar Lampung- Supriyadi - Perjanjian bilateral da…