Buku ini juga berkaitan dengan pembahasan hak tanggungan sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan yang menggunakan hak atas tanah sebagai objek jaminan. Hak tanggungan berfungsi untuk menjamin pelunasan utang berdasarkan perjanjian antara kreditur dan debitur. Melalui adanya hak tanggungan, kreditur memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat dalam menjamin pelunasan piutang, sedangkan debitu…
Aspek lain yang penting dalam hukum hak tanggungan adalah kedudukan kreditur sebagai pemegang hak jaminan. Dalam hal debitur mengalami kesulitan membayar atau melakukan wanprestasi, kreditur memiliki hak untuk memperoleh pelunasan melalui objek jaminan sesuai ketentuan hukum. Hak tanggungan juga memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur pemegangnya dibandingkan kreditur lain, dengan …
Buku Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia karya J. Satrio, S.H. membahas mengenai konsep, perkembangan, dan penerapan hukum jaminan fidusia dalam hubungan hukum perdata. Pembahasan utamanya berkaitan dengan kedudukan fidusia sebagai bentuk jaminan kebendaan yang memungkinkan benda yang dijaminkan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Buku ini juga menguraikan hubungan hukum ant…
Buku ini merupakan penunjang bagi para mahasiswa fakultas hukum, dan mahasiswa magister kenotariatan serta bagi notaris “muda” yang perlu mengetahui tentang bagaimana “sejarah lembaga hukum kenotariatan” sehingga timbul peraturan jabatan notaris nomor 30 tahun 2004 pada tanggal 6 Oktober 2004,keduanya adalah UU untuk mengatur tentang jabatan notaris di Indonesia. PJN tak lain adalah â…
Buku ini membahas kedudukan hak kreditor separatis dalam kepailitan. Dalam Undang-undang hak jaminan diatur bahwa kreditur pemegang jaminan mempunyai hak didahulukan dalam pemenuhan piutangnnya, meski debitur dalam keadaan pailit. Bahkan kreditur pemegang hak jaminan tersebut mempunyai hak dipisahkan (separatis) dengan kreditur lain. Di sisi lain dalam Undang-undang Kepailitan ditentukan bahwa …
Buku ini membahas kedudukan hak kreditor separatis dalam kepailitan. Dalam Undang-undang hak jaminan diatur bahwa kreditur pemegang jaminan mempunyai hak didahulukan dalam pemenuhan piutangnnya, meski debitur dalam keadaan pailit. Bahkan kreditur pemegang hak jaminan tersebut mempunyai hak dipisahkan (separatis) dengan kreditur lain. Di sisi lain dalam Undang-undang Kepailitan ditentukan bahwa …
Penulisan karya ilmiah ini adalah mengenai hukum jaminan,yaitu suatu bidang hukum yang mempunyai peranan penting dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi di Indonesia. Hukum jaminan mengalami perkembangan-perkembangan baru du Indonesia,disamping memerlukan pembaharuan-pembaharuan dan pengaturan dalam peraturan perundangan.kesemuanya itu harus disusun dengan memperhatikan azas perlindungan ba…
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) kehadirannya dalam kerangka perkembangan Hukum Ekonomi (Economic Law) mempunyai peranan yang sangat penting, karena dengan adanya lembaga jaminan atas tanah yang kuat dan dapat melindungi kepentingan para pihak pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara kesel…
Buku ini mengulas hokum jaminan kebendan yang dimulai dari paparan mengenai urgensi pembagian benda kaitannya dengan hak jaminan dan kedudukan jaminan umum sebagai penyangga perikatan. Di samping itu dibahas pula keberadaan perjanjian kredit dalam bingkai BW (burgerlijk wetboek),fungsi dan jenis perjanjian serta piutang yang diistimewakan,hak-hak jaminan kebendaan yang sering digunakan dalam pr…
Pembahasan dalam buku ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama membahas hak jaminan menurut hukum perdata, yang meliputi jaminan umum dan jenis-jenis jaminan lainnya, termasuk jaminan baru yaitu hak jaminan resi gudang. Dibahas pula hak-hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Juga dibahas perjanjian jaminan,jenis perjanjian jaminan dan pengaturannya dalam BW. Bagian kedua membahas…