Undang - Undang Paten dan Merek dan Indikasi Geografis

Peranan tekonolog menjai perhatian utama di negar-negara maju dalam mejawab permaslaahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di berbagai Negara maju, kebijakan ekonomi dan kebijakan teknologi semakin terintegrasi dan diselaraskan untuk meningkatkan daya saing nasional. Dengan demikian, salah satu kebijakan diarahkan kepada meningkatkan pednayagunan teknologi dalam sector pr…

Hukum Kekayaan Intelektual : Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Te…

buku berjudubuku berjudul"Hukum Kekayaan Intelektual : Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik" ini memperlihatkan nuansa kekayaan intelektual berbasis komunitas yang kental dengan faktor alam dan manusia, yaitu indikasi geografis. Disamping teori-teori dan pengaturan hukum, buku ini juga menggambarkan praktik pelindungan indikasi geografis yang nyatanya bermanfaat bagi…

Panduan lengkap penulisan surat-surat hukum

Buku ini hadir sebagai solusi praktis bagi para praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat umum yang membutuhkan panduan dalam menyusun dokumen hukum dengan benar dan efisien. Buku ini tidak hanya merujuk pada berbagai literatur dan peraturan yang berlaku di Indonesia, tetapi juga diperkaya dengan wawasan dari catatan perkuliahan penulis selama menempuh pendidikan hukum. surat kuasa, surat gugat…

Teori Hukum

Hukum sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat karena hukum mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, tidak terkecuali mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan masyarakatnya. Dengan demikian, hukum mengatur hubungan antara manusia secara perseorangan dengan suatu masyarakat sebagai kelompok manusia. Dalam fungsinya sebagai pelindung kepentingan manu…

Kita undang-undang perlindungan anak : Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengantar hukum penitensier dan sistem pemasyarakatan Indonesia

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

978-602-5940-03-3

Deskripsi Fisik

x, 148 hlm.il.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.6 DON p

Pengantar Kewirausahaan : Konsep Dasar, Teori, dan Implementasinya

Di era disrupsi, memahami kewirausahaan makin menjadi hal yang penting, khususnya bagi mahasiswa dan kawula muda. Sebab, kemampuan kewirausahaan memungkinkan Anda menjadi lebih mandiri dan sukses. Tentunya hal ini berkat berbagai sifat yang dimiliki seorang wirausahawan, seperti cerdas, inovatif, kreatif, tangguh, beretika, dan berani mengambil risiko. Untuk mengetahui bagaimana mengembangka…

Undang-Undang ITE informasi dan transaksi elektronik : berdasar UU no 1 tahun…

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE)) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serrta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum telah resmi disahkan perubahannya melalui Surat Nomor R-58/PRES/12/2023 tanggal 16 Desember 2021. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakuk…

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Ac…

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, secara umum dikenal sebagai KUH Pidana atau KUHP, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pa…

KUHP 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023

Berisi tentang : - Buku Kesatu Tentang Aturan Umum (BAB 1 s.d. BAB VI dan pasal 1 s.d pasal 187) Mengatur: Ruang lingkup berlakunya hukum pidana; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan; tujuan dan pedoman pemidanaan; faktor yang memperingan pidana; faktor memperberat pidana; perbarengan; dan gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana; …