EKUITAS, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 20 No. 2 - Juni 2016

EKUITAS, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 20 No. 2 - Juni 2016, berisi: PERTIMBANGAN AUDITOR DALAM MEMBERIKAN OPINI AUDIT GOING CONCERN Badingatus Solikhah - 129-150 PENDIDIKAN PERPAJAKAN: PERSEPSI AKADEMISI, PRAKTISI, DAN MAHASISWA UNTUK JENJANG DIPLOMA DAN SARJANA Santi Novita, Okta Sindhu Hartadinata - 151-171 PENGARUH FREKUENSI RAPAT DEWAN DIREKTUR DAN JUMLAH DIREKTUR PEREMPUAN TERH…

EKUITAS, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 20 No. 4 - Desember 2016

EKUITAS, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 20 No. 4 - Desember 2016, berisi: MENGAPA WAJIB PAJAK MENGIKUTI TAX AMNESTY (STUDI KASUS DI SOLO) Titik Setyaningsih, Antin Okfitasari - 415 - 433 PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN DEBT MATURITY TERHADAP PREDIKSI BOND RATING Marfuah Marfuah, Hermin Endaryati - 434 - 454 PENGUKURAN KINERJA BISNIS MELALUI PENDEKATAN BALANCED SCORECARD DAN ANALY…

Akuntansi Pajak Penghasilan

Buku ini membahas konsekuensi penerapan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang, “Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan”. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan perspektif IFRS sebagai standar akuntansi keuangan yang akan digunakan di Indonesia pada masa yang akan datang dengan mencoba memberikan gambaran-gambaran permasalahan pencatatan dan pe…

Profesi Akuntan Publik di Indonesia : Suatu Pembahasan Kritis Terhadap Undang…

Buku ini membahas permasalahan-permasalahan profesi Akuntan Publik di Indonesia terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik (UU Akuntan Publik). Pembahasan buku ini difokuskan pada implikasi pemberlakuan UU Akuntan Publik terhadap independensi dan peranan profesi tersebut dalam mendukung implementasi GCG di Indonesia. Buku ini merupakan suatu kritik terha…

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Imbalan Kerja; Panduan Penerapan PSAK 24 (Re…

Buku ini merupakan panduan panduan praktis penerapan PSAK 24 (Revisi 2010), “Imbalan Kerja”. Buku ini berisi panduan terkait pengakuan, penyajian dan pengungkapan imbalan kerja yang terdiri dari imbalan kerja jangka pendek dan imbalan kerja jangka panjang. Pembahasan buku ini dilakukan sepraktis mungkin dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan. Buku ini dapat dijadi…

(HUKUM) Hukum Pidana 1

Buku yang tertulis seorang pakar hukum ini menawarkan seputar hukum pidana; asas legalitas sebagai ukuran adanya delik; sejarah KUHP di indonesia; sekelumit perbandingan hukum adat pidana sulawesi selatan; common law; hukum pidanaeropa barat dan negara sosialis; penafsiran undang-undang pidana; lingkungan kuasa berlakunya KUHP tempat dan waktu delik; dasar peniadaan pidana; teori tentang sebab …

Asumsi Going Concern : Suatu Tinjauan Terhadap Dampak Krisis Keuangan atas Op…

Buku ini membahas permasalahan audit, akuntansi dan hukum seputar isu asumsi going concern yang dijadikan sebagai basis penyusunan laporan keuangan dan keterkaitannya dengan kepailitan. Buku ini memperkenalkan masalah-masalah yang semestinya menjadi perhatian auditor eksternal dalam melakukan audit atas laporan keuangan. Pembahasan dilengkapi dengan rujukan Standar Akuntansi Keuangan, Internati…

(SKRIPSI) Analisis Perkerasan Jalan Raya Pada Ruas Jalan Lampu Merah Kebon IV…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv,107hlm.;Ilus

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 620 FEB a

Aspek Akuntansi Undang-undang Perseroan Terbatas; Suatu Pembahasan Kritis Ata…

Buku ini mencoba membahas dan mengkritisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT.). Isu yang paling banyak dibahas buku ini adalah aspek akuntansi undang-undang tersebut yang keliru dan berpotensi menimbulkan masalah. Pembahasan dilengkapi dengan rujukan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia dan prinsip akuntansi lain yang relevan. Melalui bu…

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB : Panduan dalam Penyusunan Aturan Pelaksa…

Reformasi perpajakan daerah pada tahun 2009 yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membawa perubahan besar dalam pemungutan BPHTB sebagai salah satu pajak properti di Indonesia. BPHTB yang dipungut mulai 1 Juli 1998 sebagai pajak pusat diubah menjadi pajak daerah dan menjadi salah satu jenis pajak kabupaten/kota. Berdasarkan am…