Ditapis dengan
Negara kesatuan, desentralisasi, dan federalisme
Berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang lahir pasca gerakan reformasi tahun 1998, khususnya UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang penggantinya yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka cakrawala barudalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dan menggeser cara pandang sentralistis menjadi desentralistis.
- Edisi
- Ed. 1, Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-756-470-4
- Deskripsi Fisik
- xiv, 368 hlm. ; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.009 EDI n
Journal Of Indonesian Economy And Business, Volume 30, Number 3, September 2015
Journal Of Indonesian Economy And Business, Volume 30, Number 3, September 2015, berisi: THE STUDY OF INDONESIA’S READINESS TO COPE WITH DEMOGRAPHIC BONUS: A REVIEW OF POPULATION LAW Edie Toet Hendratno, Rachma Fitriati, 195-219 HOW DOES CONGESTION MATTER FOR JAKARTA’S CITIZENS? Sonny Harry Budiutomo Harmadi, 220-238 ROAD INFRASTRUCTURE AND SPATIAL ECONOMIC DEPENDENCE IN THE WESTERN RE…
- Edisi
- Volume 30, Number 3, September 2015
- ISBN/ISSN
- 0215-2487 , 2085-827
- Deskripsi Fisik
- 299 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 330 TIM j
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah