Undang - Undang Kehutanan Dan Illegal Logging

Selain itu adanya dualisme sanksi yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dikembalikan lagi dalam suatu saksi yang di proporsional antara saksi pidana dan sanksi administratif, sehingga tidak tumpang tindih terhadap penerapan saksi adminitratif yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang lain tidak perlu di atur lagi dalam peraturan pemerintah ini. Maka d…

Peraturan Pemerintah Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

demikianlah dari kami penerbit, semoga buku peraturan perundang-perundangan yang sederhana ini bisa bermanfaat khususnya bagi para aparatur pemerintah. akhir kata, tak ada gading yang tak retak, apabila pembaca yang tak retak, apabila pembaca menjumpai kekurangan dalam buku ini, kami mohon sumbang saran dari pembaca untuk kesempurnaan pada terbitan berikutnya

Undang - Undang Otonomi Daerah 2004

Otonomi daerah mempunyai prinsip yang nyata dan bertanggung jawab penggantian UU otonomi daerah no 22 th. 1999 menjadi UU no. 32 th 2004. Merupakan suatu hal nyata pemberian otonomi. Kepada daerah harus didasarkan pada faktor perhitungan, tindakan, atau kebijaksanaan yang benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mengurus rumah tangga sendiri, bertanggung jawab melancarkan pembanguna…

Undang - Undang Otonomi Daerah

Di dalam buku ini memuat UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, PERPU RI Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014, UU RI nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2014, serta UU RI nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014.

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Desain Otonomi Daerah Dalam Tinjaua…

otonomi daerah sejatinya adalah upaya untuk menggali potensi dan kebutuhan dearah melalui kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah. sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola hubungan dengan pemeintah pusat serta mengelola keuangannya bagi pelaksanaan pembangunan daerah. kerangka pembangunan daerah yang di laksanakan saat ini sudah mulai berger…

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Mengkaji Implementasi dan Tuntutan Baru Otonomi…

kehadiran lembaga DPD RI memiliki arti penting dan memegang peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaran sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen indonesia untuk mnerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan (checks and balances) dalam lembaga legislatif. keberadaan DPD RI bertugas menyerap dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas sehingga diharapkan d…

(FH) Legitimasi Perampasan Aset Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-6952-62-2

Deskripsi Fisik

220 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 345.01 TIM l

(FH) Transformasi Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-6952-18-9

Deskripsi Fisik

192 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 342.07 TIM t

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia

buku ini secara deskripitif menggambarkan sistem adminitrasi negara republik indonesia dalam garis besarnya dan oleh karna itu dapat di gunakan sebagai referensi dasar bagi semua pihak yang akan mempelajari keadaan sistem adminitrasi negara republik indonesia. Deskripsi perkembangan dan keadaan administrasi negara republik indonesia, di lakukan melalui pendekatan kesisteman. Kami menyadari bah…

Peraturan Presiden RI No 70 Th 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan P…

Pada tanggal 3 Nopember 2003 Pemerintah memberlakukan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah. Oleh karena itu, dengan berlakunya Keppres ini, maka Keppres No. 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN sebagaimana diubah terakhir dengan keppres No. 6 tahun 1999, serta keppres no. 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa inst…