Peraturan Presiden RI No 70 Th 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan P…

Pada tanggal 3 Nopember 2003 Pemerintah memberlakukan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah. Oleh karena itu, dengan berlakunya Keppres ini, maka Keppres No. 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN sebagaimana diubah terakhir dengan keppres No. 6 tahun 1999, serta keppres no. 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa inst…

(FH) Undang - undang republik indonesia nomor 15 tahun 2002

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

1051 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 348.02 TIM u

Peraturan Presiden Nomor 70 Dan 32 KEPPRES NO. 61 KEPPRES NO. 80 : Tentang Pe…

Agar pengadaan barang/jasa Pemerintah dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan adil pada semua pihak sekaligus untuk menghapus praktek kartel pelelangan yang kerap mewarnai terder di sejumlah instantsi Pemerintah, telah mengeluarkan kebijakan baru pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Kepres No. 80 tahun 2003 tentang pedom…

(FH) Kumpulan hukum persaingan usaha

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

45 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 346.06 TIM k

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah Tahun 2…

Bahwa mwnindaklanjuti perubahan pasal 133 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu mengatur mengenai petunjuk teknis peraturan presiden no. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua at…

Undang - Undang Lembaga Keuangan Mikro ( UU RI No. 1 Tahun 2013)

Puji syukur kehadirat allah swt., berkat rahmatnya,penerbit masih diberikan kesempatan untuk dapat membantu program pemerintah dalam bidang legislasi,yaitu dengan menyebarluaskan kepada masyarakat mengenai undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Sector keuangan di Indonesia merupakan salah satu sector yang memiliki peranan penting dalam mendorong kegiatan perekonomian …

(FH) Reformasi pengawasan ketenagakerjaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

i,277 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 344.0101 TIM r c

Undang - Undang Jabatan Notaris 2004

Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris ini kami terbitkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa hukum, dosen, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui seluk-beluk tentang pengaturan jabatan notaris yang berlaku saat ini. Undang-undang ini terdiri dari 13 bab, 92 pasal yang mencabut berbagai peraturan perundang-undangan tentang notaris yang sudah tidak sesuai la…

Undang - Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2006

Undang-undang Kerwarganegaraan RI yang baru ini disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006, menggantikan UU No 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaan RI . Di samping mengatur hal-hal umum seperti batasan kewarganegaraan, tata cara memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan, atau sanksi pidana, undang-undang ini membawa angin perubahab dalam masalah kewarganegaraan tanah air dengan mengat…

Undang - Undang Desa Kelurahan dan Kecamatan

Lahirnya UU No 6 tahun 2014 tentang desa tersebut membuka cakrawala baru tentang besarnya arti desa sebagai bagian tak terpisahkan dari proses sejarah perjalanan bangsa ini. Desa sebagai bagian terkecil dari struktur pemerintahan sebuah NKRI tak lagi dipandang sebelah mata. Karena sebenarnya desa memiliki kepentingan langsung dan paling urgen dalam rangkat menuju cita-cita nasional, yakni m…