(Majalah) Mewujudkan generasi hebat

Edisi

4

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

39 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 320 TIM m

Amandemen Standar Nasional Pendidikan

Standar nasional pendidikan, yang di atur dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan perlu diselaraskan dengan diamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional dan global guna mewujudkan fungsi tujuan pendidikan nasional. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, yang bersama-sama membangun kurikulum pendidikan, penti…

Perguruan Tinggi Swasta

Penerbitan direktori hasil akreditasi program studi ini di maksudkan untuk menjembatani kesenjangan informasi masyarakat, terutama berkaitan dengan kinerja dari program-program studi yang di selenggarakan oleh peguruan tinggi indonesia. Informasi yang di paparkan merupakan hasil akreditasi program studi yang di lakukan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN-PT) sejak tahun 1996/…

(FH) Himpunan peraturan mahkamah konstitusi tentang penanganan perkara persel…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

232 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 348.02 TIM h

Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS: Semua Warga Negara Wajib Daftar

Dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan republic Indonesia tentang jaminan kesehatan,Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.oleh karena itu,dibentuklah BPJS kesehatan sebagai pelaksana program tersebut.peserta jaminan kesehatan berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan nasional yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan,menca…

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Undang - Undang Administrasi Kependudukan

Puji syukur kita panjatkan kehadirat allah swt,atas limpahan rahmat dan hidayahnya,sehingga undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dapat diterbitkan dan didistribusikan secar tepat kepada semua pihak yang berkepentingan. Dalam pemenuhan hak penduduk,terutama dibidang pencatatan sipi,masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif y…

Hak Azasi Perempuan : Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender

Kelompok kerja convention watch adalah sebuah kelompok kerja yang mempunyai visi mencapai kesetaraan dan keadilan gender,penegakan hak azasi manusia khususnya perempuan,dan terhapusnya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan di Indonesia,.sedangkan misinya ialah untuk meningkatkan kepedulian dari pemahaman konvensi perempuan dikalangan akademisi,aparat atau penegak hokum dan masyarakat luas,…

Himpunan Undang - Undang Kehutanan dan Perkebunan

Bahwa hutan merupakan aset bangsa yang bisa untuk di perbaharui dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan tidak mengatur mengenai kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang, bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan …

Undang - Undang Kehutanan Dan Illegal Logging

Selain itu adanya dualisme sanksi yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dikembalikan lagi dalam suatu saksi yang di proporsional antara saksi pidana dan sanksi administratif, sehingga tidak tumpang tindih terhadap penerapan saksi adminitratif yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang lain tidak perlu di atur lagi dalam peraturan pemerintah ini. Maka d…

Peraturan Pemerintah Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

demikianlah dari kami penerbit, semoga buku peraturan perundang-perundangan yang sederhana ini bisa bermanfaat khususnya bagi para aparatur pemerintah. akhir kata, tak ada gading yang tak retak, apabila pembaca yang tak retak, apabila pembaca menjumpai kekurangan dalam buku ini, kami mohon sumbang saran dari pembaca untuk kesempurnaan pada terbitan berikutnya