Undang - Undang Otonomi Daerah 2004

Otonomi daerah mempunyai prinsip yang nyata dan bertanggung jawab penggantian UU otonomi daerah no 22 th. 1999 menjadi UU no. 32 th 2004. Merupakan suatu hal nyata pemberian otonomi. Kepada daerah harus didasarkan pada faktor perhitungan, tindakan, atau kebijaksanaan yang benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mengurus rumah tangga sendiri, bertanggung jawab melancarkan pembanguna…

Undang - Undang Otonomi Daerah

Di dalam buku ini memuat UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, PERPU RI Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014, UU RI nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2014, serta UU RI nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014.

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Desain Otonomi Daerah Dalam Tinjaua…

otonomi daerah sejatinya adalah upaya untuk menggali potensi dan kebutuhan dearah melalui kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah. sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola hubungan dengan pemeintah pusat serta mengelola keuangannya bagi pelaksanaan pembangunan daerah. kerangka pembangunan daerah yang di laksanakan saat ini sudah mulai berger…

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Mengkaji Implementasi dan Tuntutan Baru Otonomi…

kehadiran lembaga DPD RI memiliki arti penting dan memegang peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaran sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen indonesia untuk mnerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan (checks and balances) dalam lembaga legislatif. keberadaan DPD RI bertugas menyerap dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas sehingga diharapkan d…

(FH) Legitimasi Perampasan Aset Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-6952-62-2

Deskripsi Fisik

220 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 345.01 TIM l

(FH) Transformasi Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-6952-18-9

Deskripsi Fisik

192 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 342.07 TIM t

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia

buku ini secara deskripitif menggambarkan sistem adminitrasi negara republik indonesia dalam garis besarnya dan oleh karna itu dapat di gunakan sebagai referensi dasar bagi semua pihak yang akan mempelajari keadaan sistem adminitrasi negara republik indonesia. Deskripsi perkembangan dan keadaan administrasi negara republik indonesia, di lakukan melalui pendekatan kesisteman. Kami menyadari bah…

Undang - Undang Desa dan Kelurahan

-peraturan pemerintah RI Nomor 43 tahun 2014 tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, -peraturan pemerintah RI nomor 47 tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, -peraturan pemerintah RI nomor 37 tahun 2005 tentang KELURAHAN, -peraturan pemerinta…

Undang - Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 1999

Perkembangan usaha swasta di satu sisi di warnai berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi.fenomena yang berkembang justru cenderung menunjukkan corak yang memonopolistik.munculnya konglomerasi mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi rapuh dan tidak mampu bersaing. Penyusun undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tid…

Undang - Undang Penghapusan Diskriminasi RAS Dan ETNIS

buku ini memuat undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilengkapi dengan undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang pengesahan international convention on the elimination of all form of rasial discrimination 1965 (konvensi internasional tentang pengapusan segala bentuk diskriminasi rasial,1965) dan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi …