Peraturan Presiden Nomor 70 Dan 32 KEPPRES NO. 61 KEPPRES NO. 80 : Tentang Pe…

Agar pengadaan barang/jasa Pemerintah dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan adil pada semua pihak sekaligus untuk menghapus praktek kartel pelelangan yang kerap mewarnai terder di sejumlah instantsi Pemerintah, telah mengeluarkan kebijakan baru pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Kepres No. 80 tahun 2003 tentang pedom…

(FH) Kumpulan hukum persaingan usaha

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

45 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 346.06 TIM k

Undang - Undang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup : Edisi Terbaru

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosia…

Undang - Undang UMKM (Usaha Mikro kecil dan Menegah 2008 (UU RI No. 20 th 2008)

Buku ini memuat undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dilengkapi dengan intruksi presiden republik Indonesia nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menenga; peraturan menteri negara koperasi dan ukm, nomor: 02/Per/M.KUKM/I/2008 tentang pembersayaan business development services-provid…

Undang - Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorism…

Tindak Pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di NKRI telah menyebabkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat secra luas, dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terha…

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah Tahun 2…

Bahwa mwnindaklanjuti perubahan pasal 133 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu mengatur mengenai petunjuk teknis peraturan presiden no. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua at…

Undang - Undang Sistem Jaminan Sosial Nasioan 2004

dengan rahmat Allah SWT, kami persembahkan ke hadapan pembaca sebuah buku yang berisi undang-undang republik indonesia nomor tahun 2004 tentang sistem jaminann nasional. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan sosial masyarakat indonesia, kiranya perlu diselenggarakan sistem jaminan sosial sebagai suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial.oleh karenanya, pemerintah memnadang …

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Undang - Undang Administrasi Pemerintah Dan Kep…

Pengaturan terhdap adminstrasi pemerintah pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak adminstrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan an kepastian hukum. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang adaminstrasi pemerintahan ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali keputusan …

Undang - Undang Badan Pemeriksa keuangan (UU RI No. 15 Th.2006)

undang-undang ini diterbitkan untuk menggantikan undang-undang nomor 5 tahun 1973tentang BPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini. Dalam undang-undang ini, diatur hal-hal baru dalam prosesdinamika lembaga BPK, antara lain penambahan jumlah anggota BPK, perluasan kewenangan BPK, penegasan kemandirian BPK, dan adanya dewan kehromatan BPK. Bersama dengan…

Undang - Undang Penerbangan 2009 (UU RI No. 1 Th 2009)

undang-udnang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. dalam undang-undang ini di atur menegnai hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum para penyedia jasa terhdap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan penerbangan serta kepentingan internasional atas objek pesawat udara yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan indonesia. buku ini memuat undang-unang nomor 1…