(HUKUM - AKUNTANSI - ADMINISTRASI PUBLIK) Undang - Undang Akuntan Publik (UU …

Pemerintah mensahkan UU RI No. 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. UU ini sebagai pengganti UU No. 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik dalam UU No 34 1954 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangannya yang ada pada saat ini dan tidak mengatur hal-hal yang mendasar dalam profesi akuntan publik. UU RI No 5 tahun 2011 tentang…

Undang - Undang Lembaga Keuangan Mikro ( UU RI No. 1 Tahun 2013)

Puji syukur kehadirat allah swt., berkat rahmatnya,penerbit masih diberikan kesempatan untuk dapat membantu program pemerintah dalam bidang legislasi,yaitu dengan menyebarluaskan kepada masyarakat mengenai undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Sector keuangan di Indonesia merupakan salah satu sector yang memiliki peranan penting dalam mendorong kegiatan perekonomian …

(FH) Reformasi pengawasan ketenagakerjaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

i,277 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 344.0101 TIM r c

Undang - Undang Desa Kelurahan dan Kecamatan

desa memiliki asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan sehingga desa perlu dilindungi dan berdayakan agar menajdi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan an pembangunan menuju masyarakat yanga dil, makmur, dan sejahtera da…

Undang -Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU RI No.22 Th 2009)

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu lintas an angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan…

Undang - Undang Jabatan Notaris 2004

Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris ini kami terbitkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa hukum, dosen, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui seluk-beluk tentang pengaturan jabatan notaris yang berlaku saat ini. Undang-undang ini terdiri dari 13 bab, 92 pasal yang mencabut berbagai peraturan perundang-undangan tentang notaris yang sudah tidak sesuai la…

Undang - Undang kekuasaan Kehakiman (UU RI No. 48 th. 2009)

Sehubungan dengan hal tersebut,sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan system peradilan terpadu (integrated justice system),maka pemerintah perlu mensahkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai pengganti undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Buku ini memuat undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentan…

Undang - Undang Politik 2003

Dalam buku ini telah kami rangkum UU No 31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No. 12 tentang Pemilu yang dilengkapi dengan Kepres No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU dan PP No. 51 tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol, dan PP No. 5 tentang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota parpol, serta perubahannya, PP No. 12 tahun 1999, dan Keputusan Menteri No. 41 Tahun 2002 tentang…

Undang - Undang Perseroan Terbatas (UU RI No. 40 Th. 2007)

Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangn yang berasal dari kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan infro…

Undang - Undang Penataan Ruang (UU RI No. 26 Th. 2007)

UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang sebagai pengganti UU No 24 Tahun 1992 Tentang pentaan ruang, untuk mengantisipasi kompleksitas hukum dalam penataan ruang dan sebagai dasar penegakan hukum dalam penataan ruang. Buku ini memuat UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang dilengkapi dengan PP No 26 Tahun 2998 Tentang rencana tata ruang wilayah Nasional dan Kepres No. 62 tahun…