Ditapis dengan
Undang - Undang Desa Kelurahan dan Kecamatan
Lahirnya UU No 6 tahun 2014 tentang desa tersebut membuka cakrawala baru tentang besarnya arti desa sebagai bagian tak terpisahkan dari proses sejarah perjalanan bangsa ini. Desa sebagai bagian terkecil dari struktur pemerintahan sebuah NKRI tak lagi dipandang sebelah mata. Karena sebenarnya desa memiliki kepentingan langsung dan paling urgen dalam rangkat menuju cita-cita nasional, yakni m…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 602-1674-39-1
- Deskripsi Fisik
- 380 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Undang - Undang Pornografi (UU RI No. 44 Th. 2008)
Buku ini memuat tentang undnag-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dilengkapi dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi yang terdapat dalam undang-unang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi; undang-unang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak; undnag-unang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran; undang-udang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia; undan…
- Edisi
- Edisi 4
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-261-9
- Deskripsi Fisik
- 462 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
(PASCA) Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No.4 Th.2004)
Polisi, jaksa, dan hakim adalah aparat penegak hukum yang perlu mendapat pengaturan intensif dalam menjalankan fungsinya menegakkan keadilan di tanah air. Baik buruknya kinerja para penegak hukum tersebut, tentu amat berpengaruh terhadap terciptanya rasa keadilan dan ketentraman dalam hati rakyat indonesia. Upaya –upaya telah banyak dilakukan dalam membuat tugas polisi, jaksa, dan hakim menj…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 979-3421-67-3
- Deskripsi Fisik
- v ; 234 hlm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Undang - Undang AdVokat 2003 (UU RI No. 18 Th 2003)
Persaingan hidup manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup dihadapkan pada benturan-benturan kepentingan yang bermuara ke arah terjadinya sengketa dan perselisihan. Karena manusia atau masyarakat diatur dengan kaedah/ norma hukum maka sengketa dan perselisihan tersebut langsung bersinggungan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, semakin meningkatnya kebutuha…
- Edisi
- Edisi 3
- ISBN/ISSN
- 979-3421-43-6
- Deskripsi Fisik
- 71 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Undang - Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 1999 (UU RI N…
Arbitrase sebagai suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan masih lebih diminati, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional. Dengan adanya perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan nasuonal maupun internasional, reglemen acara perdata yang dipakai sebagai …
- Edisi
- Edisi 7
- ISBN/ISSN
- 978-979-8767-70-8
- Deskripsi Fisik
- 54 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Undang - Undang Pangan 2012 (UU RI No. 18 Tahun 2012)
Pembentukan undang-undnag nomor 7 tahun 1996 tentang pangan yang dinyatakannya tidakberlaku lagi dan diubah menjadi undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, dikarenakan undang-undang nomor 7 tahun1996 tentang pangan tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat akan pangan yang meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-484-2
- Deskripsi Fisik
- 242 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Undang - Undang Kejaksaan (UU RI No. 16 Tahun 2004)
Dalam melaksanakan fungsi, tugsd, dan wewenangnya, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dal…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-007-478-6
- Deskripsi Fisik
- 143 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Revisi MD3 (UU RI No. 17 Tahun 2014) MPR< DPR, DPD, DPRD
Penggantian Undang-undang No. 27 Tahun 2009 terutama dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan, seperti dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, yang membatalkan beberapa ketentuan y…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-589-4
- Deskripsi Fisik
- 354 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM r
Peraturan Pemerintah Tentang Desa Tahun 2014
PP NO. 34 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa PP No. 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Dilengkapi: Permendagri No. 35 tahun 2007 tentang pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-72013-0-9
- Deskripsi Fisik
- 182 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM p
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Seiring dengan Reformasi Birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan Kepemerintahan yang baik. Maka Reformasi birokrasi pada tataran Pemerintah Daerah diarahkan untuk melakukan koreksi dan melakukan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadsi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Untuk itu ditetapkanlah PP No.…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-3519-07-x
- Deskripsi Fisik
- 160 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah