Buku ini memuat tentang undnag-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dilengkapi dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi yang terdapat dalam undang-unang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi; undang-unang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak; undnag-unang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran; undang-udang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia; undan…
Polisi, jaksa, dan hakim adalah aparat penegak hukum yang perlu mendapat pengaturan intensif dalam menjalankan fungsinya menegakkan keadilan di tanah air. Baik buruknya kinerja para penegak hukum tersebut, tentu amat berpengaruh terhadap terciptanya rasa keadilan dan ketentraman dalam hati rakyat indonesia. Upaya –upaya telah banyak dilakukan dalam membuat tugas polisi, jaksa, dan hakim menj…
Buku ini memuat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dilengkapi dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2012 tentang monografi desa dan kelurahan;peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2007 tentang pedoman penyusun dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan; peraturan menteri dalam negri nomor 42 tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa;peraturan menteri dala…
Persaingan hidup manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup dihadapkan pada benturan-benturan kepentingan yang bermuara ke arah terjadinya sengketa dan perselisihan. Karena manusia atau masyarakat diatur dengan kaedah/ norma hukum maka sengketa dan perselisihan tersebut langsung bersinggungan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, semakin meningkatnya kebutuha…
Dalam edisi kali ini kami akan menyajikan paket undang-undang di bidang pasar modal.tujuan nya agar para akademisi dan praktisi dapat dengan mudah menelaah aspek yuridis praktik-praktik perdagangan pasar modal.akhir kata dari kami selamat membaca!
Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomot 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang diatur mengenai komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum beserta jajarannya, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum masing-mas…
Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secar aterus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sember daya manusia maupun sumber daya lainnya serta peningkatan ka…
Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang didirikan baik oleh masyarakat secara swadaya maupun mendapat bantuan dari pemerintah setempat serta peruntukannya untuk kepentingan bersama. Koperasi dibentuk berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Pembentukan UU No 25 Tahun 1992 tentang koperasi yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan diubah menjdai UU No 17…
Konservasi tanah dan air harus diselenggarakan dengan berasaskan tanggung jawab Negara, partisipasif, keterpaduan, keseimbangan, keadilan, kemanfaatan, kearifanlokal, dan kelestraian, serta bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sesuai dengan wewenang dan penguasaan atas lahan yang bersangkutan. Konservasi tanah dan air menjadi tanggun…
Arbitrase sebagai suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan masih lebih diminati, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional. Dengan adanya perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan nasuonal maupun internasional, reglemen acara perdata yang dipakai sebagai …