Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. b. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang…
Tujuan Undang-undang Pokok Agraria adalah : meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Adapun UU tentang pertanahan bermaksud untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, te…
Amandemen UU Informasi dan Transaksi Elektronik 2016 - Amandemen UU Pilkada Gubernur,Bupati,dan Walikota 2016 - Amandemen UU Pemda 2015 - Peraturan Lengkap Pengadaan Barang/Jasa 2015 - UU Administrasi Pemerintahan dan kependudukan 2014 - UU Perasuransian 2014 - UU Aparatur Sipil Negara 2014 - Amandemen UU PErlindungan Anak 2014 - UU Hak Cipta 2014 - UU Kelautan 2014 - dll
Mempertimbangan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentan…
buku ini berisi tentang : - Sejarah Pancasila dan UUD 1945 - Pancasila - Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya - Tata Urutan Perundangan Indonesia - Profil Lembaga Negara - Profil kabinet Indonesia Maju 2019-2024 - Profil Presiden dan Wakil Presiden - Profil Menteri Kabinet terbaru - Profil Pahlawan Nasional
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)