ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG PESAWAT UDARA ATAS KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BAGASI OLEH MASKAPAI PENERBANGAN SRIWIJAYA AIR (STUDI DI BANDARA RADIN INTEN LAMPUNG SELATAN) Abstrak Oleh : EVIANA RONAULI NPM : 14.12.27.061 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untu…
Permasalahan remaja kian lama dirasakan kian kompleks memprihatinkan.penangan masalah ini tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga saja seperti PKBI,akan tetapi perlu kerjasama berbagai pihak yang perduli terhadap permasalahan remaja khusunya dibidang seksualitas dan kesehatan reproduksi. Semakin banyak orang atau lembaga yang menangani masalah ini akan semakin memberi manfaat yang sangat bergu…
Secara yuridis Indonesia sebenarnya telah memiliki model perlindungan atas expressions of folklore dengan berbasis kepada ketentuan hokum hak cipta.sebagaimana diketahui,di dalam ketentuan pasal 10 UU No. 19 tahun 2002,expressions of folklore merupakan bagian yang dilindungi oleh hokum hak cipta.akan tetapi ketentuan hokum hak cipta ini masih memerlukan ketentuan pelaksana.hingga ketentuan ini …
ANALIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PEMBUATAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA (Studi Perkara Nomor: 9/Pid.Sus/2015/PN.Tjk) Oleh : ROBBY NOVRIYAN NPM: 14.12.26.044 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian perkataan keimigrasian diberikan batasan sebagai berikut keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masu…
ANALISIS PENJATUHAN PIDANA MINIMAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Perkara Nomor: 29/Pid/2014/PT.TK) Oleh HETY NOVITA SARI Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur seharusnya dipidana maksimal, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain, kenyataannya majelis hakim menjatuhkan pidana mini…
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN EVALUASI JABATAN (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) ABSTRAK Oleh DEVIANTY Perumusan hasil evaluasi jabatan di lingkungan pemerintah provinsi lampung dilakukan melalui empat tahap yaitu persiapan,pelaksanaan pembaha…
Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum.setiap warga negaranya sama dihadapan hukum.akan tetapi,fakta dilapangan seiring terjadi penegakan hukum tersebut tidak berlaku.hal ini disebabkan karena banyak factor yang mengakibatkan hukum tidak dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,sehingga perlu kerja sama seluruh komponen rakyat Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum…
Issu perubahan UUD 1945 selalu menjadi topik yang seksi dan sekaligus sensitif untuk dibahas, mulai dari kalangan politisi, pejabat negara, akademisi, lembaga, NGO, sampai masyarakat umum. Karena konstitusi bukan hanya milik ‘penguasa’ semata tetapi milik rakyat seluruhnya, sehingga jika muncul hasrat untuk melakukan perubahan konstitusi pastilah akan mendpat respon dari berbagai elemen ba…
Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota dari Propinsi Lampung. Bandar Lampung juga merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang menurut jumlah penduduk, serta termasuk salah satu Kota besar di Indonesia dan Kota terpadat diluar Pulau Jawa. Secara geografis, kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatny…
Pasar Kangkung merupakan sebuah pasar tradisional yang cukup dikenal di wilayah Teluk Betung. Pasar Kangkung menjadi tujuan yang cukup diperhitungkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya gaya hidup masyarakat, pasar tradisional mulai kehilangan citranya. Pasar tradisional yang tidak mengikuti perkembangan jaman lama-kelamaan mulai dit…