Pemerintah mensahkan UU RI No. 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. UU ini sebagai pengganti UU No. 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik dalam UU No 34 1954 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangannya yang ada pada saat ini dan tidak mengatur hal-hal yang mendasar dalam profesi akuntan publik. UU RI No 5 tahun 2011 tentang…
Berisi: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas …
Pengaturan terhdap adminstrasi pemerintah pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak adminstrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan an kepastian hukum. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang adaminstrasi pemerintahan ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali keputusan …
Mendirikan organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagai wadah untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat termasuk bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang mengatur berbagai hal tentang ormas agar selaras dengan tujuan nasional. Selain ormas, yayasan di Indonesia juga berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan.…
Amandemen UU Informasi dan Transaksi Elektronik 2016 - Amandemen UU Pilkada Gubernur,Bupati,dan Walikota 2016 - Amandemen UU Pemda 2015 - Peraturan Lengkap Pengadaan Barang/Jasa 2015 - UU Administrasi Pemerintahan dan kependudukan 2014 - UU Perasuransian 2014 - UU Aparatur Sipil Negara 2014 - Amandemen UU PErlindungan Anak 2014 - UU Hak Cipta 2014 - UU Kelautan 2014 - dll
Dalam edisi kali ini kami akan menyajikan paket undang-undang di bidang pasar modal.tujuan nya agar para akademisi dan praktisi dapat dengan mudah menelaah aspek yuridis praktik-praktik perdagangan pasar modal.akhir kata dari kami selamat membaca! Berisi : - UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal - PP Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal - PP Nomor 12…