Di dalam buku ini analisis-analisis dilakukan pada pimpinan nasional masa depan yang tertulis pada bagian I,analisis mengenai situasi dan kondisi politik di Indonesia termuat bagian II.sedang otonomi atau desentralisasi dimuat pada bagian III dengan judul pelaksanaan dan penerapan otonomi daerah.pemikiran,tuntutan dan pencarian makna yang sesungguhnya dari keistimewaan DIY dimuat pada bagian IV…
Buku ini hadir untuk membantu bangsa dan guru indonesia agar menjadi guru profesional sejati yang selalu memperhatikan kondisi lembaga pendidikan, kondisi sosial sekitar lembaga pendidikan, disamping kondisi individual murid sendiri serta latar belakang keluarga agar strategi pembelajaran signifikan dengan kebutuhan yang diharapkan individu dan sosial masyarakat.
Dalam buku ini akan membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) dan pajak penghasilan (PPh)
Dalam buku 2 ini, membahas pajak pertambahan nilai (PPN) pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta penagihan pajak dengan surat paksa, dna bea materai. Khusus untuk bab badan penyelesaian sengketa pajak belum diubah, karena smapai saat diterbitkannya edisi revisi ini pembahasan RUU badan peradilan pajak belum selesai.
Pada tahun 2000 telah dilakukan perubahan 5 Undang-undang di bidang perpeajakan yang telah disetujui oleh Dwan Perwakilan Rakyat yang diberlakukan mulai tanggal 1 ajnuari 2001. Buku ini memuat uraian singkat perubahan setiap pasal dalam undang-undang yang selanjutnya dilengkapai dengan batang tubuh dan penjelasan secara lengkap. Penyajian batang tubuh dan penjelasan ini disajikan secara berurut…