Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang didirikan baik oleh masyarakat secara swadaya maupun mendapat bantuan dari pemerintah setempat serta peruntukannya untuk kepentingan bersama. Koperasi dibentuk berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Pembentukan UU No 25 Tahun 1992 tentang koperasi yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan diubah menjdai UU No 17…
Konservasi tanah dan air harus diselenggarakan dengan berasaskan tanggung jawab Negara, partisipasif, keterpaduan, keseimbangan, keadilan, kemanfaatan, kearifanlokal, dan kelestraian, serta bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sesuai dengan wewenang dan penguasaan atas lahan yang bersangkutan. Konservasi tanah dan air menjadi tanggun…
Kitab Undang-Undang HKI yang kami susun merupakan edisi lengkap, yang terdiri dari: hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia daganag dan varietas tanaman. Semuanya kami lengkapi dengan Peraturan PERUNDANG-UNDANGAN, Pedoman pelaksanaan dan petunjuk pendaftaran HKI serta penyelesaian Banding. Secara umum HKI ini meliputi 2 kategoriyaitu: 1. Hak Cip…
Dalam buku ini disajikan undang-undang republic Indonesia nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.undang-undang ini terdiri dari empat bab. bab 1 mengenai ketentuan umum yang berisikan pengertian-pengertian dasar yang berkaitan dengan kepegawaian.bab II mengenai jenis,kedudukan,kewajiban,dan hak-hak pegawai negeri.perlu pula d…
Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi. Desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan anggung jawab kepolisian negara republik indoensia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tu…
Mempertimbangan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentan…
buku ini menagnut undang-unang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan yang dilengkapi dengan peraturan pemerintah republik indoensia nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, peraturan pemerintah republik indonesia nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol. semoga bermanfaat
Kemajuan teknologi ini telah mendorong lahirnya hak-hak kekayaan intelektual (HaKI), yaitu hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dan lahir karena kemampuan manusia. HaKI dapat berupa karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dastra, dan teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan menjadikan karya itu bernilai. HaKI merupakan pendorong utama terbentuknya Hak Paten. Hak Paten ada…