Ditapis dengan
Hukum Agraria
Amanat penderitaan rakyat mengenal bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi barulah terwujud tanggal 24 September 1960 dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, …
- Edisi
- Cet.3
- ISBN/ISSN
- 978-602-1311-78-3
- Deskripsi Fisik
- xvi + 272 hlm.; 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.04 KET h
Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran & Undang -Undang RI …
UU RI No. 1 Th. 2008 tentang KONVENSI ILO No. 185 MENGENAI IDENTITAS PELAUT, 1985 UU RI No. 44 Th. 2007 tentang PENETAPAN PERPU No. 1 Th. 2007 MENJADI UNDANG-UNDANG UU RI No. 6 Th. 1996 tentang PERAIRAN PELAYARAN UU RI No. 1 Th. 2007 tentang PERUBAHAN ATAS UU RI No. 36 Th. 2000 tentang PENETAPAN PERPU No. 1 Th. 2000 MENJADI UNDANG-UNDANG PERPU No. 1 Th. 2000 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PE…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789798228100
- Deskripsi Fisik
- 425 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 TIM u
Asas - Asas Hukum Perburuhan Edisi Kedua
Buku ini berisikan pokok - pokok hukum perburuhan yang menjadi dasar berlakunya Hukum Perburuhan. Disamping itu, buku ini juga memberikan pemahaman mengenai batasan pengertian Hukum Perburuhan dari sudut LIngkup Laku Hukum Perburuhan maupun dari sudut pandang Paradigma Hukum Perburuhan. Bahasan berikutnya memuat secara garis besar materi pengerahan dan pendayaguna tenaga kerja, hubungan kerja, …
- Edisi
- Edisi 2
- ISBN/ISSN
- 978-979-769-679-5
- Deskripsi Fisik
- viii + 162hlm.; 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 344.0101 ALO a
Undang - Undang pelayaran (UU RI No. 17 Th. 2008)
Angkutan laut mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antar wilayah,baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas,karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang,mendorong,dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ra…
- Edisi
- Edisi 3
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-181-0
- Deskripsi Fisik
- 394 hlm
- Judul Seri
- Dilengkapi dengan PP RI No. 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhan PP RI No. 81 Tahun 2000 Tentang Kenavigasian
- No. Panggil
- 348.02 TIM u
Hukum tindak pidana khusus
Hukumpidaa khusus adalah bagian dari hukum pidanan yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP dan juga memuat aturan hukum acara menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHAP. Buku ini membahas seluk-beluk hukum pidana khusus yang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik itu dari segi huk…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-623-384-280-8
- Deskripsi Fisik
- xii, 142 hlm.il.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 HAS h
Hukum Surat Berharga
DR. Tami Rusli, S.H., M.Hum., Lahir do Metro, 3 September 1963 telah mengabdikan diri sebagai dosen sejak 1987 di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Pendidikan TK,SD, SMP dan SMA ditempuh di Metro. Pendidikan Tinggi Hukum Strata 1 (S1) di Universitas Lampung, Strata2 (S2) di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga SUrabaya dan Strata 3 (S3) diselesailkan di Program D…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii+252 hal : 15.5 x 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.07 TAM h
Hukum Bisnis Dalam Implikasi Praktik Manajemen
Hukum Bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Hukum bisn…
- Edisi
- Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-602-376-676-5
- Deskripsi Fisik
- viii + 176 hlm.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.07 ARI h
Pengantar Praktik Peradilan Semu
Pengantar Praktik Peradilan Semu Peradilan semu (moot court) atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah pseudo court merupakan sebuah tempat dimana kita khususnya para mahasiswa dapat belajar hukum peradilan ditanah air. Lebih utamanya yaitu belajar tentang hukum acara ataupun hukum formil Sesuai dengan namanya, kegiatan peradilan semu merupakan tiruan dari proses peradilan yang sebenarnya. …
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-376-765-6
- Deskripsi Fisik
- viii, 150 hlm.il.; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347 ARI p
Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia
Buku ini ditulis untuk mengupas mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia secara komprehensif dengan fokus mengenai: negara hukum; sifat hakikat hukum ketenagakerjaan; unsur-unsur hukum ketenagakerjaan; hukum perjanjian kerja; politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia; penegakan hukum ketenagakerjaan; Hukum hubungan industrial; hukum pengupahan; hak kesehatan ketenagakerjaan; dan kementerian…
- Edisi
- Cet.2
- ISBN/ISSN
- 978-623-218-446-6
- Deskripsi Fisik
- xiv + 268 hlm.; 20,5 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 344.0101 MUH h
Hukum Acara & Praktik Peradilan Tata Usaha
Secara Filosofis tujuan pembentukan peradilan administrasi negara (PTUN) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Buku ini adalah bahan dasar untuk memperkenalkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Nega…
- Edisi
- Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-623-6024-98-0
- Deskripsi Fisik
- viii + 142 hlm.; 15,5 x 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 SYA h
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah