Buku Ini mengkaji mengenal hak dan kedudukan yang setara dari suami istri terkait kepemilikan harta dalam “perkawinan. Di dalamnya Juga diuraikan mengenal kedudukan harta bersama yang terbentuk dalam perkawinan campuran serta kedudukan harta bersama sebagai benda sehingga dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit. Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutu…
Sejak diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization ( Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights ),Indonesia telah memperbaiki tiga UU HaKI sebelumnya,dan membentuk UU HaKI yang lain (UU Perlindungan Varitas Tanaman,UU Desain Industri,UU Rahasia Dagang, UU Tata Letak Sirkuit Terpadu…
Dalam konteks hkum pertambangan, penetapan sumber daya mineral sebagai kekayaan Negara berarti penolakan praktik pemilikan mineral secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi social bahan galian lebih besar dibandingkan dengan fungsi perorangannya. Di Indonesia, pemegang hak atas tanah tidak bisa mengklaim kepemilikkan atas bahan galian yang terdapat di bawah tanahnya. Konstitusi Indonesi…
- Undang-UndangbRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. - Penjelasan Atas Undang-UndangbRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan Upah. - Penjelasan Atas Peraturan Pe…
Salah satu "kunci" keberhasilan pengelolaaan linkungan adalah dilaksanakan dan di tegakkan prisip dasar, asas, tujuan dan norma hukum lingkungan secara baik. Berbagai kasus lingkungan terjadi pada tingkat global maupun nasional, membuktikan lemahnya pemahaman terhadap substansi hukum lingkungan secara komprehensif. Buku ini berisi penjelasan secara komprehensif tentang konsep-konsep lingkung…
- Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. - Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. - Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. - Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi…
Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara di bidang hukum yang bersumber pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Demikian pentingnya peranan politik hukum hingga ia dapat menentukan keberpihakan suatu produk hukum dan kebijakan. Akibatnya sering kali dikatakan bahwa “hukum adalah produk politik”. Politik hukum sudah…
Buku ini berjudul “penologi dan pemasyarakatan” yang berisi antara lain tentang kinerja polisi, jaksa, hakim dan advokat, jenis-jenis pidana, tujuan pidana, aliran-aliran dalam hukum pidana, tujuan lembaga permasyarakatan, hak-hak narapidana, dan peranan masyarakat dalam pembinaan narapidana. Para mahasiswa, polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakat sebaiknya membaca buku ini u…
Sejak Indonesia mulai menerapkan kebijakan pintu terbuka dengan mengundang masuknya investasi asing ke Indonesia pada tahun 1967, maka Instrumen hukum yang menjadi dasar penamaan modal asing adalah hukum investasi asing yang pengaturannya dituangkan dalam Perjanjian Investasi Bilateral (PIB), PIB menjadi penuntun dan sarana bags negara maju dan negara berkembang, termasuk Indonesia, yang member…