Undang-undang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) dan/atau Perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)

Anotasi KUHAP : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang …

Pembentukan KUHAP sudah dimulai sejak tahun 2012, namun sempat terhenti karena saat itu sebahagian besar pendapat menyatakan lebih baik menyelesaikan KUHP sebagai hukum materiil terlebih dahulu baru kemudian KUHAP. KUHP disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam Pasal 624 KUHP tertulis bahwa KUHP mulai berlaku 3 tahun setelah diundangka…

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa : perubahan …

Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang…

Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif

Buku ajar ini sangat bermanfaat baik bagi mahasiswa, dosen, maupun tutor dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai yang direncanakan, karena dalam buku ini menjanjikan teori-teori hukum perlindungan konsumen dan juga hukum positif dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, melihatnya maraknya kasus-kasus yang merugikan konsumen, sedangkan penegakan hukumnya belum seperti diharapkan. Buku ini membahas…

Hukum Pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum pembuktian merupakan kaidah yang mengatur perihal pembuktian, yang akan menjadi pedoman bagi para pihak dalam mengajukan alat bukti dan dasar bagi hakim dalam menemukan kebenaran suatu fakta. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum pembuktian merupakan inti persidangan, yang akan mengantarkan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Buku ini diharapkan dapat menjel…

Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Ele…

Daftar Isi BAGIAN 1 - DASAR-DASAR PERADILAN TUN (KONVENSIONAL DAN ELEKTRONIK) 1. Filosofi, Asas, dan Kebersisteman Hukum AcaraPeradilan TUN A. Filosofi Hukum Acara Peradilan TUN B. Asas Peradilan TUN C. Karakteristik Hukum Acara Peradilan TUN 2. Kelembagaan Peradilan TUN A. Peradilan TUN dalam Lintasan Sejarah B. Dasar Hukum C. Struktur Organisasi D. Pembinaan dan Peng…

Hukum Pidana Militer

Materi dalam buku ajar ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan yang terjadi dalam ilmu hukum ppidana,khususnya mengenai perkembangan kodifikasi hukum pidana, sejarah hukum pidana militer, pengertian hukum pidana militer, militer sebagai subjek tindak pidana, ketentuan-ketentuan pokok yang mengatur berlakunya KUHP terhadap KUHPM, sekilas tentang hukum acara pidana militer, sekila…

Hukum Pidana Asas-asas dalam Buku Kesatu KUHP dan KUHP Lama

Isi buku ini menguraikan asas yang diatur buku kesatu apa adanya tapi dengan cara penulisan naratif. Buku yang semula berjudul ”Hukum Pidana, Asas-Asas Dalam KUHP dan KUHP Baru” sekarang dengan judul HUKUM PIDANA Asas-Asas Dalam Buku Kesatu KUHP dan KUHP Lama. Buku ini adalah usaha ”sekeping” dalam rangka perlu belajar lagi hukum pidana itu. Sekali lagi buku ini dalam rangka belaj…

Hukum Acara Pidana

Edisi

Edisi 1 Cetakan 1

ISBN/ISSN

979-428-507-2

Deskripsi Fisik

xxii;1195 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 PAN h