Buku ini berisi tetang apa saja yang dapat dilakukan oleh orang asing sewaktu bertempat tinggal di lndonesia. Perbuatannya dapat menyangkut berbagai bidang hukum antara lain bidang kewarganegaraan, perkawinan, penanaman modal asing, perbankan, perikanan, dan pertambangan minyak dan gas bumi. Orang asing yang menjadi pengusaha akan mengetahui bidang usaha apa saja yang dapat dilaksanakan di lndo…
Reformasi legislasi dan regulasi menjadi wacana hukum yang populer setelah 22 tahun pasca jatuhnya orde baru. Kondisi anomali terjadi antara keduanya. misalnya persoalan produktivitas, di satu sisi minim produktivitas penyusunan undang-undang dipersoalkan dan kerap kali jauh dari target program legislasi nasional, namun di sisi lain produktivitas produk hukum di bawah undang-undang dianggap ter…
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. dilengkapi dengan : - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri.
Semakin siginifikannya supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menimbulkan konsekuensi logis ditegakkannya supremasi hukum. Ironisnya, masih banyak pihak yang tidak mampu menyikapinya dengan baik. salah satu penyebabnya adalaha karena hukum diinterpresatasikan secara sepihak tanpa mengikuti kaidah-kaidah maupun asas-asas hukum yang semestinya berlaku. Buku ini mencoba menjawab…
Hukum humaniter internasional (HHI) menjelma menjadi bidang kajian yang sangat populer sejak Perang Dingin berakhir. Hukum humaniter internasional (HHI) kini tak hanya menjadi hirauan para kombatan dan badan-badan kemanusiaan seperti ICRC, atau menjadi mata pelajaran wajib para siswa akademi militer. Namun HHI telah menjadi kebutuhan dalam kurikulum universitas di seluruh dunia, dan menjadi pen…
materi buku ini terdiri dari 11 bab, yaitu: 1. pengertian dan ruang lingkup 2. titik-titik pertalian sbgai penentu persoalan hukum perdata internasional 3. status personal dan azas-azas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili 4. kwalifikasi 5. penunjukan kembali (renvoi) 6. ktertiban umum dan hak-hak diperoleh 7. penyelundupan hukum 8. persoalan pendahuluan 9. pilihan hukum 10. s…
buku ini diberi judul hukum acara perdata Indonesia karena merupakan subsistem hokum positif yang sekarang berlaku di Indonesia.walaupun sumber utamanya adalah undang-undang hokum acara perdata peninggalan zaman colonial belanda dahulu,berdasarkan aturan peralihan UUD 1945 dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah republic Indonesia,telah dinyatakan sebagai hokum acara perdata milik In…
Tak dapat dipungkiri, perubahan dinamika kewenangan pemerintah pusat ke daerah menimbulkan sejumlah konsekuensi logis. Konsekuensi-konsekuensi itu mulai dari berupa pembentukkan peraturandaerah hingga kepada implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui saat ini tentang apa dan bagaimana serta dinamika yang terjadi terkait hukum yang men…
Burgerlijk Wetboek. dengan tambahan - Undang-Undang Pokok Agraria. - Undang-Undang Perkawinan.
Buku Hukum Perdata ini membahas tentang proses terbentuknya Hukum Perdata dari negara Eropa Kontinental yang kemudian diterapkan dan diberlakukan berdasarkan asas konkordansi di Hindia Belanda. Pada awal kemerdekaan BW tetap berlaku di Indonesia.