Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia para founding fathers telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Cita desentralisasi ini senantiasa menjadi bagian dalam praktek pemerintahan Negara sejak berlakunya UUD 1945, terus memasuki era Konstitusi RIS, UUDS 1950 sampai pada era kembali ke UUD 1945 yang dikukuhkan lew…
Buku ini merupakan buku pengantar untuk memahami hukum perdata Internasional di Indonesia bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mahasiswa khususnya.Ruang lingkup buku ini telah secara sistematis mencakup baik hukum materil maupun hukum formil dengan pendekatan penyelesaian atau peristiwa dalam Hukum Perdata Internasional . Mengingat begitu luasnya cakupan ruang lingkup Hukum Perdata Internasion…
Pemerintahan Digital: Mengelola Reformasi Sektor Publik di Era Digital menyajikan perspektif manajemen publik tentang e-Government dan perubahan yang didukung TIK di sektor publik. Ini menggabungkan wawasan teoritis dan empiris untuk memberikan siswa pemahaman yang lebih luas dan lebih dalam tentang sifat kompleks dan multidisiplin dari inisiatif, dampak, dan implikasi e-Government. Munculnya e…
Buku ini membahas detail dan sistematis kejahatan dalam buku II KUHP, Bab XIX, Bab XX, Bab XXI, mengenai kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Kejahatan kejahatan tersebut meliputi : - pembunuhan, - penganiayaan, - tindak pidana karena salahnya menyebabkan meninggal atau lukanya orang lain, dan - kejah…