Hukum Perikatan

Bertititk tolak dari ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, maka hukum perikatam menganut sistem terbuka (asas kebebasan berkontrak), artiya apa saja yang dijanjikan oleh pihak-pihak akan mengikat bagaikan undang-undang bagi yang membuatnya. Kekuatan mengikat ini tidak bersumberkan dari kebebasan para pihak yang membuatnya, melainkan atas dasar ketentuan undang-undang (pasal 1320 KUH Perdata). Ket…

Viktimologi perlindungan korban dan saksi

Edisi

Cet. 8.

ISBN/ISSN

978-623-391-042

Deskripsi Fisik

viii, 178 hlm.il.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

362.88 BAM v

Viktimologi

Korban kejahatan awalnya merupakan orang yang terabaikan dalam sistem peradilan pidana dan bahkan mengalami viktimisasi sekunder. Seiring dengan adanya tuntutan agar sistem peradilan pidana lebih memerhatikan kepentingan dan hak-hak korban yang ditandai dengan gerakan hak-hak korban, kedudukan korban mulai mendapatkan tempat. Puncaknya, terjadi pergeseran di dalam mengonseptualisasikan kejahata…

Pengembangan desa wisata

Desa wisata merupakan desa yang dijadikan sasaran wisata di suatu daerah. Alasan penetapan desa wisata salah satunya adalah karena desa tersebut memiliki keunikan yang tidak dimiliki desa lain sehingga menarik untuk dikunjungi. Konsep pengembangan desa wisata adalah menjadikan desa sebagai sebuah destinasi pariwisata. Dengan cara memadukan daya tarik wisata alam dan budaya, dan layanan fasilita…

Tindak pidana di bidang ketenagakerjaan

Buku ini hadir sebagai satu langkah penyelesaian kasus tindak pidana ketenagakerjaan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerja/buruh maupun pengusaha, yang melanggar hukum perjanjian kerja, baik peraturan perusahaan, peraturan kerja bersama dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ancaman sanksi pidananya hanya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lantaran itu, pelaksana…

Pengembalian aset tindak pidana korupsi pendekatan hukum progresif

Usaha pengembalian aset negara yang dicuri dalam tindak pidana korupsi seringkali menimbulkan fenomena yang problematis bahkan dramatis. Karenanya hampir tidak ada pelaku yang mengakui dan menyerahkan secara sukarela aset hasil korupsi. Sebaliknya para pelaku umumnya memiliki akses yang luar biasa dan sulit terjangkau hukum dalam menyembunnyikan aset hasil tindak pidana korupsi. Masalah penegak…

Implementasi peraturan pendaftaran tanah waris oleh notasris

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-6232-53-8

Deskripsi Fisik

viii, 94 hlm.il.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.2 HAB i

Undang - Undang Paten dan Merek dan Indikasi Geografis

Peranan tekonolog menjai perhatian utama di negar-negara maju dalam mejawab permaslaahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di berbagai Negara maju, kebijakan ekonomi dan kebijakan teknologi semakin terintegrasi dan diselaraskan untuk meningkatkan daya saing nasional. Dengan demikian, salah satu kebijakan diarahkan kepada meningkatkan pednayagunan teknologi dalam sector pr…

Undang - Undang Paten dan Merek dan Indikasi Geografis : UU RI No. 13 Tahun 2…

Undang - Undang Paten dan Merek dan Indikasi Geografis : - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis - Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)

Edisi

Ed. rev, Cet.4, Cet. 7.

ISBN/ISSN

979-421-452-3

Deskripsi Fisik

xxii; 644 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.048 SAI a