Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Buku ini hadir untuk melengkapi referensi ilmu hukum khususnya para penstudi hukum konstitusi di Indonesia. Bagi mahasiswa dan akademisi hukum setidaknya buku ini bisa menjadi salah satu pilihan sumber acuan dan referensi proses pembelajaran atau perkuliahan di kampus. Ikhwal studi terhadap aspek teoritis dan dimensi yuridisi konstitusionalisme selama ini masih jarang digali dan dikembangkan ol…
Sebagai bangsa yang hidup di atas cincin api (ring of fire), Indonesia tidak bisa menghindarkan diri dari potensi bencana. Istilah bencana akan selalu berhubungan dengan risiko. Risiko inilah yang harus selalu diusahakan untuk diminimalisir sekecil mungkin. Hal yang harus pula disadari bahwa bencana tidak lagi selalu berbasis alam. Bencana juga bisa diakibatkan oleh berbagai kebijakan yang meng…
Transplantasi Hukum merupakan kajian perbandingan hukum. Hukum di berbagai negara di dunia ini saling terkait satu sama lainnya, bahkan juga terdapat persamaan-persamaan. Hal ini dikarenakan adanya transplantasi hukum dari suatu sistem hukum negara yang kemudian diterapkan di negara lain, baik melalui adopsi langsung maupun melalui kolonialisme. Buku ini menjelaskan tentang adanya berbagai s…
Dalam bidang Hukum Perdata (hukum yang mengatur hubungan antar individu) termasuk bidang Hukum Keluarga, masyarakat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan banyak diatur oleh praktik adat, seperti adat-adat perkawinan dan waris. Dalam perkembangannya, terjadi pergulatan antara hukum Islam dan adat, terutama dalam bidang hukum keluarga, hingga dirumuskan hukum nasional Indonesia. Hingga saat ini, ad…
Tindak pidana di bidang ekonomi, khususnya kejahatan bisnis di dalamnya terdapat aspek pidana dan aspek perdata yang bagaikan dua sisi mata uang. Perbedaan keduanya sangat tipis, secara diametral dan memiliki karakter yang bertentangan. Asas perdata lebih mementingkan perdamaian diantara para pihak serta aspek regulasi. Sedangkan aspek pidana lebih mengutamakan kepentingan umum sehingga sifat m…
Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi pintu terakhir dalam sistem peradilan pidana justru masih jauh dari kata ideal. Masalah overcrowded, minimnya anggaran, banyaknya narapidana yang kabur, dan juga minimnya fasilitas masih belum dapat diselesaikan. Salah satu alternatif upaya untuk mengatasi permasalahan lembaga pemasyarakatan adalah dengan melibatkan pihak privat di dalam sistem lembaga pemasy…
Walaupun bangsa-bangsa dunia telah sepakat memproklamasikan sebuah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemudian diikuti dengan berbagai berbagai instrumen/peraturan lainnya, baik yang disebut Konvensi/Perjanjian, Protokol, Deklarasi, Komitmen, dan sebagainya. Namun perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM), oleh para aktivis-pejuang HAM, dianggap sangat berat dan semakin panjang. D…
Permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, baik dalam posisi sebagai objek (viktim) maupun anak sebagai subjek (pelaku) tindak pidana, merupakan permasalahan yang di hadapai semua negara. Atas dasar hal tersebut, masyarakat internasional melalui lembaga-lembaga yang berada dibawah United Nation telah mengeluarkan berbagai instrumen perlindungan terhadap anak yang harus dijadikan acuan oleh…