Buku Hukum Acara MK ini dimaksudkan untuk merespon perkembangan peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang di satu sisi telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum dan ketatanegaraan Indonesia, dan di sisi lain telah memunculkan studi baru yang perlu dikaji dan diajarkan di perguruan tinggi yaitu Hukum Berita Acara Peradilan Konstitusi Di Indonesia. De…
Buku ini merupakan hasil evaluasi kritis sekaligus cermin kegelisahan penulis mengenai kondisi hukum beserta penegakannya di Tanah Air yang dikenal kaya sumber alam dan sumber daya manusia. Praktik pengelola sumber daya alam kita belum menunjukkan iktikad yang tulus menggunakan hukum sesuai dengan fungsinya mengatur ketertiban hidup manusia dan lingkungannya. Buku ini merupakan elaborasi mengen…
Korupsi adalah musuh bersama di seluruh dunia. Namun, banyak orang yang diproses hukum dalam kasus korupsi justru dibela oleh sebagian masyarakat khususnya pada pendukung orang yang dipersangkakan dan dipidana dalam kasus korupsi. Salah satu hal yang menyebabkan fenomena ini adalah adanya kenyataan bahwa sebagian dari mereka yang ditetapkan sebagai terpidana korupsi karena tanggung jawabnya yan…
- Undang-UndangbRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. - Penjelasan Atas Undang-UndangbRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan Upah. - Penjelasan Atas Peraturan Pe…
Buku ini memuat undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang dilengkapi dengan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfa…
Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. …
- Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapudan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. - Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak - Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against…
Dilengkapi dengan : - UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers - UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - PP RI No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik - PP RI No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia - PP RI No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing - PP RI No. 50 Tahun 2005 tentang Pen…
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. - Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. - Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tanggl 29 September 2016 Tentang pedoman …
Di dalam buku ini berisi undang-undang nomor 36 tahun2008 tentang perubahan keempat atas undang undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan dilengkapi juga dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perpajakan.