TEXT

Hukum Pertambangan

---

Dalam konteks hkum pertambangan, penetapan sumber daya mineral sebagai kekayaan Negara berarti penolakan praktik pemilikan mineral secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi social bahan galian lebih besar dibandingkan dengan fungsi perorangannya.
Di Indonesia, pemegang hak atas tanah tidak bisa mengklaim kepemilikkan atas bahan galian yang terdapat di bawah tanahnya. Konstitusi Indonesia menganut doktrin pemisahan yang jelas atas hak atas tanah dengan hak atas tanah kepada sesorang yang tidak termasuk pemberian hak atas bahan galian yang terdapat di bawah tanah tersebut.
Negara diharapkan dapat mengelola hasil tambang dengan baik. pemerintah mengatur pemberian hak untuk mengusahakan pertambangan dalam bentuk undang-undang pertambangan. Pengusaha pertambangan diharuskan membayar royalty. Pada prinsipnya, royalty ini dibayarkan kepada pemilik mineral sebagai imbalan atas pemberianak untuk megusahakan pertambangan.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 ADR h

Penerbit

Bandung : Sinar Grafika Offser., 2012

Deskripsi Fisik

363 hlm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-007-395-1

Klasifikasi

346

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Edisi 1 Cetakan 2

Subjek

Ilmu Hukum
Hukum Pertambangan

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Adrian Sutedi, S.H., M.H.

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar