(E-SKRIPSI) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPADA DINAS PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKOTABANDARLAMPUNG

---

Yuni Dwi Murniyati. NPM 14111056. 2018. Implementasi Kebijakan Sistem
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung. Program Studi
Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas
Bandar Lampung. Dosen Pembimbing, Dr. Yadi Lustiadi M.Si
Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar
Lampung merupakan suatu upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki iklim
investasi dan diharapkan menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan
modalnya di Kota Bandar Lampung dengan mewujudkan sistem pelayanan
perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sistem
pelayanan terpadu satu pintu dan mengkaji aspek-aspek yang menjadi kendala
dalam implementasi kebijakan serta mengkaji upaya yang telah dan belum di
lakukan pemerintah untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan
sistem pelayanan terpadu satu pintu ini. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode deskriptif kualitatif . Teori yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dengan
indikator ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana,
disposisi para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana,
serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis penelitian
yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem
Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung belum optimal, hal ini dibuktikan
dengan masih banyak nya kendala dalam implementasi kebijakan sistem
pelayanan terpadu satu pintu yaitu kegiatan pelayanan perizinan yang tidak sesuai
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, masih banyaknya
keluhan dan ketidakpuasan yang didapat dari masyarakat selaku sasaran
kebijakan, disposisi para pelaksana yang tidak baik dalam melayani masyarakat,
dan kurangnya sosialisasi yang menyebabkan kurangnya informasi tentang
implementasi kebijakan sistem pelayanan terpadu satu pintu sehingga masih
banyak usaha-usaha yang tidak mengurus legalitas usahanya. Saran peneliti dalam
penelitian ini yaitu meningkatkan jumlah dan kompetensi para pelaksana
kebijakan, menambahkan jumlah sarana dan prasana untuk menunjang kegiatan
implementasi kebijakan sistem pelayanan terpadu satu pintu, serta melakukan
sosialisasi secara menyeluruh dan intensif kepada seluruh para pelaksana
kebijakan terutama kepada masyarakat selaku sasaran kebijakan sistem pelayanan
perizinan terpadu satu pintu ini.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Perizinan Satu Pintu,
Sistem Pelayanan Perizinan, Investasi Kota Bandar Lampung

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 350 YUN i

Penerbit

Universitas Bandar Lampung : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UBL., 2018

Deskripsi Fisik

174 hlm

Bahasa

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

350

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Fisip Negara

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Dr. Yadi Lustiadi, M.Si.

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar