Image of Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik
Penanda Bagikan

TEXT

Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik

Pemberdayaan, dewasa ini telah menjadi program nasional melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat),
sehingga tidak satupun SKPD ( Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang tidak memiliki program/kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Bahkan, di seluruh provinsi, dan kabupaten/ kota, perlu dibentuk instansi khusus yang bernama Badan/ Kantor Pemberdayaan Masyarakat.
Demikian juga di dalam struktur pemerintah desa/ kelurahan, juga dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa/ kelurahan (LPMD/ LPMK).
Tidak cukup di situ, di kalangan dunia-usaha, baik BUMN/ Swasta , juga ada kewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program
tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam bentuk program Kemitraan dan Bina Lingkungan di BUMN, maupun CSR di kalangan Swasta.
Tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan pemberdayaan masyarakat seringkali jauh meleset dari konsepnya.

Ketersediaan
#
Perpustakaan Pusat UBL (Di Rak kelas 300) SR 301 TOT p c.1
0002940
Tersedia
#
Perpustakaan Pusat UBL (Di Rak Kelas 300) SR 301 TOT p C.2
0033071
Tersedia
#
Perpustakaan Pusat UBL (Di Rak Kelas 300) SR 301 Tot p c.3
0033098
Tersedia
#
Perpustakaan Pusat UBL (Di Rak Kelas 300) SR 301 TOT p C.4
0033176
Tersedia
#
Perpustakaan Pusat UBL (Di Rak Kelas 300) SR 301 TOT p c.5
0033472
Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada 2024-02-05)
#
Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Di Rak Kelas 300) FISIP 301 TOT p c.31
0035907
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SR 301 TOT p
Penerbit
: Alfabeta.,
Deskripsi Fisik
v, 342 hlm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-7825-07-9
Klasifikasi
301
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
4
Subjek
ADM publik
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar