Perpustakaan Pusat UBL

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • ejurnal
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

Computer File

(E-SKRIPSI) UPAYA KEPOLISIAN DAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG DALAM MENANGGGULANGI DAN MEMBERANTAS KEGIATAN PUNGUTAN LIAR (Studi pada Wilayah Hukum Polda Lampung)

Cik Ali - Nama Orang;

enyebab utama pungli ialah karna lemahnya integritas moral yang turut
melemahkan disiplin dari aparatnya, lemahnya sistem, lemahnya mekanisme di
berbagai sektor birokrasi terhadap pelayanan publik.
Permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah faktor
penyebab terjadinya tindak pidana pungutan liar, pertanggungjawaban pelaku
tindak pidana pungutan liar dan upaya menanggulangi dan memberantas tindak
pidana pungutan liar.
Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data
sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan,
dan analisis data dengan analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa Faktor penyebab
terjadinya tindak pidana pungli adalah faktor ekonomi, faktor mental dan faktor
individu. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pungli dilakukan melalui
sistem peradilan pidana (Criminal Justice System). Upaya menanggulangi dan
memberantas tindak pidana pungutan liar adalah melakukan upaya Preemtif degan
pembinaan internal, Upaya Preventif dengan meningkatkan pengetahuan dan
sosialisasi khususnya peraturan yang berkenaan dengan lalu lintas, dan upaya
represif bagi oknum kepolisian yang melakukan pungli, akan dikenakan
pelanggaran disiplin dan kode etik kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku.
Saran yang dapat penulis sampaikan adalah diharapkan, Hendaknya peningkatan
pengawasan lebih ditingkatkan lagi khususnya dilapangan guna meminimalisir
pungli yang dapat terjadi. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan
azas Equality Before the Law oknum-oknum yang melakukan pungli pun harus
diberikan sanksi pidana dan sanksi administrasi atau kode etik. Diharapkan
masyarakat ataupun oknum yang terkait agar kiranya mampu menyadari bahwa
pentingnya menaati ketaatan akan kesadaran hukum demi tercapainya tujuan
hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pungutan Liar.


Ketersediaan
#
Perpustakaan Pusat UBL (Di Rak Kelas 300) REF 340 CIK u 17102
FH 17102
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
REF 340 CIK u
Penerbit
Universitas Bandar Lampung : Fakultas Hukum UBL., 2017
Deskripsi Fisik
101 hlm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
340
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Fak. Hukum
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Dr. Bambang Hartono, SH., M.Hum.
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Pusat UBL
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?