TEXT

Penegakan Hukum Pidana Korupsi dan Peradilan Tanpa Kehadiran Terdakwa

---

Nilai-nilai kehidupan bangsa yang ter"kristalsasi" di dalam sila-sila pancasila pada hakekatnya menjadi sumber dan dasar untuk membuat hukum di Indonesia, termausk dalam penegakan hukumnya. Atau dengan kata lain pancasila adalah Staatsfundamentalnorm yang mendasari seluruh sistem hukum di Indonesia.
Penegakan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi kebanyakan praktisi hukum di Indonesia masih menganut pahama Positivistis, sehingga melihat korupsi adalah rangkaian unsur-unsur tersebut masih merupakan "gambaran" atau "bayangan" yang masih berada dalam pikiran atau dea yang ditlis, dipositifkan dan dianggap sebagai sesuatu kebenaran. Rangkaian perbuatan konkirt dari gambaran" atau "bayangan" tersebut adalah merupakan kejahatan. Karena itu melakukannya dikenai hukuman. Implementasi dari sistem peradilan adalah suatu mekanisme untuk mengadili terdakwa dimana perbuatan yang didakwakan harus ditetapkan kepada terdakwa sebagai tindak pidana, sehigga terdakwa berhak untuk membela diri dalam pengadilan.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

RD 340 BAM p

Penerbit

Semarang : Pustaka Magister Semarang., 2013

Deskripsi Fisik

viii+159 hlm; 23 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-8259-70-5

Klasifikasi

340

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cet. 1

Subjek

Ilmu Hukum
Hukum Pidana Korupsi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Bambang Hartono, S.H., M.H.

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar