TEXT

Jurnal CITA HUKUM-Volume 6 No.2, Desember 2018

---

*Related With Judicial Conditions In The Civil Case Evidence In The Court (Case Study of Decision No. 47 / Pdt.G / 2012 / PN Lsk and Decision No. 16/Pdt.G/2012/PN Stb)-Efa Laela Fakhriah & Yustika Tatar Fauzi Harahap,pp 201-216
*Model Setting of Political Party System and Electoral Systems to Prevent Political Corruption-Agus Riwanto & Achmad ,pp 217-234
*A Patient’s Legal Protection as a Victim of Sexual Harassment on Medical Services in Indonesia-Siska Elvandari &Mey Lin Chan,pp 235-252
*Filling the Position of Constitutional Court Judge and its Corraletion With the Independence of Judges (Comparative Study of Some Countries)-M Beni Kurniawan,pp 253-276
*The Institutional Renewal in Settlement of Disputes of Local Election Results-Heru Widodo,pp 277-292
*The Rebellion Indication Towards Sovereign Government In Acts of Terrorism in Indonesia In Transcendental Dimension-Irfan Hielmy & Nur Rohim Yunus,pp 293-316
*Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT-Iqbal Kamalludin, Hirda Rahma, Aldila Arumita Sari, Pujiyono Pujiyono, pp 317-342
*Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia-Yoyon Mulyana Darusman,pp 343-360
*Pengawasan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang Terhadap Pelaku Pelanggaran Kode Etik-Nisaul Hasanah, Azmi Fendri, Neneng Oktarina, pp 361-386

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

Jurnal CITA HUKUM

No. Panggil

REF 340 TIM j

Penerbit

Jakarta : FSH UIN Syarif Hidayatullah., 2018

Deskripsi Fisik

hlm 1-386

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

2356-1440

Klasifikasi

340

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Volume 6 No.2, Desember 2018

Subjek

Politik Hukum
Alat Bukti
Terorisme
Pemilu
Pancasila
Perlindungan Hukum
Pengawasan
Kode etik
Independensi
Pelayanan kesehatan
pelanggaran
hakim
Sumpah Pemutus
Parpol
Korupsi Politik
pelecehan seksual
Pengisian Jabatan Hakim MK
Perbandingan di beberapa negara
Pembaruan kelembagaan
Sengketa hasil
pemil ukada serentak
Pemberontakan
Pemerintahan Berdaulat
LGBT
Hukum Laut 1958
Hukum laut 1982
Wilayah Laut
Wawasan Nusantara

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Jurnal CITA HUKUM

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar