TEXT

Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU RI No. 51 Th. 2019)

---

Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. b. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selengkapnya berbunyi "Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan oleh Mahkamah Agung", selengkapnya berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

Dilengkapi dengan UU RI No.9 Th.2002 tentang Perubahan Pertama Atas UU RI No. 5 Th.1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara UU RI. No. 5 Th.1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara

No. Panggil

342.03 TIM a

Penerbit

Jakarta : Sinar Grafika Offset., 2017 ; 2023

Deskripsi Fisik

v, 159 hlm ; 20.5 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-007-337-1

Klasifikasi

342

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cet. 7 ; Cet. 9

Subjek

Ilmu Hukum

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Tim Redaksi Sinar Grafika

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar