TEXT

Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik

---

Telah dipahami oleh berbagai kalangan bahwa permasalahan penyusunan kebijakan APBD sesungguhnya terletak pada interaksi aktor yaitu pemerintah daerah dan DPRD di mana masing-masing memiliki kewenangan yang pada akhirnya mempengaruhi proses penetapan kebijakannya. Pola interaksi Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam proses penyusunan kebijakan publik sangat penting dipelajari dan ditelaah secara lebih mendalam agar dapat dilihat kecenderungan dan pola interaksi yang terjadi untuk menciptakan proses perumusan kebijakan yang lebih konsisten dan logis. Pada umumnya interaksi pada tahapan pembahasan di panitia anggaran dan di tingkat komisi cenderung lebih dominatif dari pihak DPRD. Sementara itu, pada tahapan perumusan KUA dan PPA justru legitimasi pemerintah daerah lebih dominan. Pada sisi lain interaksi kompromistik lebih banyak terjadi pada saat pembahasan akhir anggaran yang dibahas pada masing-masing SKPD yang ada.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 352.12 MUH d

Penerbit

Yogyakarta : Graha Ilmu., 2011

Deskripsi Fisik

xiv, 214 hlm : ill ; 23 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-756-736-1

Klasifikasi

352

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Ed. 1 Cet. 1

Subjek

Politik
Kebijakan Publik
Sosial
kebijakan APBD

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Muhlis Madani

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar