Image of Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)
Penanda Bagikan

TEXT

Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)

Berbicara hukum, baik acara pidana, perdata, maupun tindak korupsi terletak pada pembuktian yang dimulai dari tingkat penyidikan oleh polisi sampai ke tingkat pengadilan oleh hakim. Pihak-pihak terkait, seperti polisi, jaksa, dan hakim hendaknya menguasai hukum pembuktian tersebut. Lebih-lebih bagi seorang penyidik agar bisa memprediksi tersangka tindak pidana, perdata, dan korupsi.

Buku ini memaparkan penerapan hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia. Mulai dari menentukan metode penemuan fakta, prapenuntutan dan penuntutan, sistem pembuktian, macam alat bukti, kekuatan pembuktian, jenis-jenis barang bukti, hingga penerapan pembuktian terbalik.

Ketersediaan
#
Perpustakaan Pusat UBL (Di Rak Kelas 300) SR 345 ALF h c.1
0017236
Tersedia
#
Perpustakaan Pusat UBL (Di Rak Kelas 300) SR 345 ALF h c.1
0036473
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SR 345 ALF h
Penerbit
Jakarta : Raih Asa Sukses.,
Deskripsi Fisik
iv, 220 hlm : ill. ; 20 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-013-266-5
Klasifikasi
345
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Edisi Revisi, Cet. 1
Subjek
Barang bukti
sistem pembuktian
macam alat bukti
kekuatan pembuktian
alat bukti keterangan saksi
alat bukti keterangan ahli
metode penemuan fakta
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar