TEXT

Pemulihan Aset Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia

---

Dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan tindakan pemulihan aset TIPIKOR tidak lepas dari tiga hal objek pemidanaan yaitu: pemidanaan, pemulihan aset, dan pencegahan, yang semuanya telah ditentukan dalam KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20D

Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Di luar sistem hukum Indonesia, upaya meningkatkan pemulihan aset

TIPIKOR perlu dilandasi sistem peradilan restoratif, yang tidak hanya dilandasi

sistem pembalasan. Sistem peradilan di negara Common Law dan RRC telah

diberlakukan prinsip StaR melalui sistem pemidanaan dalam dua aspek Dalam pengamatan selama ini, sistem peradilan Indonesia cenderung menerapkan doctrin man oriented tetapi dalam penjatuhan pidana tidak pernah memberi hukuman mati, pidana paling tinggi sekitar 10 sampai dengan 15 tahun.

Sistem pemidanaan di Indonesia cenderung bersifat pidana pembalasan, tetapi jumlah kejahatan TIPIKOR yang telah dipidana sesuai UUTPK sepertinya belum berhasil menimbulkan efek jera bagi masyarakat luas.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 345.01 MHA p c.

Penerbit

Jakarta : PT Gramedia., 2020

Deskripsi Fisik

xxii, 799 hlm ; 25 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-623-216-960-9

Klasifikasi

345

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cet. 1

Subjek

pembangunan hukum
pidana tipikor
pidana korupsi
upaya pemberantasan korupsi
pengembalian aset korupsi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Prof. H. M. Hatta Ali, S.H., M.S.

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar