Perpustakaan Pusat UBL

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • ejurnal
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia : Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah
Penanda Bagikan

Computer File

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia : Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah

M. Yusuf - Nama Orang;

Proses amandemen UUD 1945 sangat rumit dan kompleks memakan waktu ± 4 tahun karena banyak kepentingan yang membonceng pada saat perdebatan di panitia Ad Hoc hingga pada akhirnya pada tahun 2001 terjadi kesepakatan untuk membentuk lembaga negara baru yaitu DPD RI sebagai langkah untuk meningkatkan peran utusan daerah yang ada dalam komposisi MPR RI.
Setelah terbentuknya DPD RI diharapkan mampu memberi angin segar terhadap percepatan pembangunan daerah di gelanggang nasional, namun pada kenyataannya DPD RI disubordinasi oleh DPR RI yang memegang wewenang untuk mengeksekusi kebijakan yang berkaitan dengan urusan-urusan daerah yang semestinya menjadi hak DPD RI. Secara teritorial DPD RI lah lebih memahami kondisi kedaerahan karena dipilih berdasar daerah masing-masing, akan tetapi tidak demikian, DPD RI tidak dapat melakukan aksi agresif memperjuangkan daerah karena terbentur dengan regulasi yang subtantif.
Secara garis besar DPD RI memiliki tiga fungsi, pertama: legislasi, kedua: budgeting, dan ketiga controling. Dilihat tiga fungsi tersebut terjadi tumpang tindih dengan tugas dan fungsi DPR RI, kedua lembaga ini memiliki fungsi yang sama akan tetapi dalam kapasitas yang berbeda. Ini menarik untuk dicermati lebih lanjut karena DPD RI masih mencari format bagaimana mekanisme yang tepat dalam menjalankan tugas.
Buku ini memberikan kritikan yang disertai solusi fungsi ideal DPD RI dalam memerankan fungsi sebagai utusan regional seiring dengan era Otonomi Daerah.


Ketersediaan
#
Valery (Virtual Resources Library) (Di Rak Kelas 300) EB 328.094 YUS d c.101
e000233
Tersedia
#
Valery (Virtual Resources Library) (Di Rak Kelas 300) EB 328.094 YUS d c.102
e000234
Tersedia
#
Valery (Virtual Resources Library) (Di Rak Kelas 300) EB 328.094 YUS d c.103
e000235
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
328.094 YUS d
Penerbit
Yogyakarta : Graha Ilmu., 2013
Deskripsi Fisik
xviii + 176 hlm, 1 Jil.: 26 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-756-986-0
Klasifikasi
328
Tipe Isi
text
Tipe Media
computer
Tipe Pembawa
-
Edisi
Edisi 1
Subjek
Hukum
Politik
Dewan Perwakilan Daerah
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
M. Yusuf, S.Sos
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Pusat UBL
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?