TEXT

Hukum perjanjian kerjasama operasi (KSO) (joint operation/J.O)

---

Perjanjian kerjasama operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk bekerja sama dalam suatu proyek, baik dengan membuat badan hukum baru (JO administratif) atau tidak dengan membuat badan hukum baru (JO nonpemerintah administratif). Buku ini membahas Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau Joint Operation (J0) sebagai salah satu bentuk perjanjian yang lahir di masyarakat. Perjanjian Kerjasama Operasi juga dapat dilakukan antara Pemerintah dan Swasta sebagai salah satu cara percepatan pembangunan sarana dan prasarana, mengingat swasta dianggap sebagai pihak yang memiliki pendanaan atau modal serta keahlian (skill) yang cukup baik.

Dalam buku ini dibahas pula pengertian, landasan hukum, dan bentuk perjanjian KSO serta status badan hukum dari perjanjian KSO tersebut. Buku ini layak dimiliki oleh akademisi hukum dan birokrat terkait upaya percepatan program pembangunan oleh pemerintah melalui perjanjian KSO dengan pihak swasta. Buku ini juga perlu dimiliki oleh praktisi hukum yang menaruh perhatian terhadap Perjanjian KSO. Materi buku ini dapat dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan pengaturan, penggunaan, dan percepatan program pembangunan melalui perjanjian KSO, baik antara Pemerintah dengan Swasta maupun antar pihak Swasta.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 IRA h

Penerbit

Kota Surabaya : LaksBang Justitia., 2021

Deskripsi Fisik

xvii, 173 halaman, ilustrasi ; 24 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-623-6664-09-4

Klasifikasi

346

Tipe Isi

text

Tipe Media

tanpa perantara (unmediated)

Tipe Pembawa

volume

Edisi

Cetakan I

Subjek

Hukum Perjanjian
Hukum Pedata

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar