TEXT

Hukum perikatan

---

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka hukum perikatan menganut sistem terbuka (asas kebebasan berkontrak), artinya apa saja yang dijanjikan oleh pihak-pihak akan mengikat bagaikan undang-undang bagi yang membuatnya. Sebagaimana telah disampaikan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Pihak yang berhak atas prestasi adalah pihak yang aktif, lazim disebut sebagai kreditur atau yang berpiutang. Sebaliknya, pihak yang pasif atau pihak yang wajib memenuhi prestasi disebut dengan debitur atau yang berutang, mereka inilah yang disebut sebagai subjek atau para pihak dalam perikatan. Keberadaan para pihak dapat berupa orang ataupun badan hukum/badan usaha.
Di dalam melakukan kebebasan untuk menerbitkan suatu persetujuan atau perjanjian umumnya diserahkan kepada pihak secara lisan atau tertulis, akan tetapi bisa juga melalui perantara pejabat umum (notaris). Bahkan undang-undang membebaskan para pihak memberi nama atau tidak dari perikatan yang mereka buat. Ada juga undang-undang menyebut nama dari suatu masalah atau perkara

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 KET h

Penerbit

Kota Jakarta Timur : Sinar Grafika., 2024

Deskripsi Fisik

228 halaman ; 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-007-634-1

Klasifikasi

346

Tipe Isi

text

Tipe Media

tanpa perantara (unmediated)

Tipe Pembawa

volume

Edisi

Cetakan Ketujuh

Subjek

Hukum Kontrak

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, S.H., M.H. ; editor, Dessy Marliani Listianingsih

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar