TEXT

Bikameral bukan Federal

---

Konsep parlemen bikameral dalam sejarah politik ketatanegaraan di Indonesia kerap bertaut atau dikaitkan dengan negara federal. Sebuah
simplifikasi dan penyesatan tak terampunkan karena dalam realitas historisnya sebuah negara yang menerapkan parlemen bikameral secara
utuh tak serta merta harus berbentuk fedral. Bahkan banyak negara keastuan yang menerapkan sistem bikameral, dan faktanya negara-negara
tersebut masih kukuh berdiri; tak ada goncangan politik yang membahayakan stabilitas negara kesatuan seprti diangankan dan ditakutkan para
elit politik.
Sistem bikameral yang memberi kuasa sama antara DPD dan DPR justru bernafsu merekatkan keindonesiaan dan kebangsaan bukan sebaliknya.
Itulah mengapa negara-negara besar dan demokratis hampir seluruhnya menerapkan sistem parlemen bikameral kuat. Cita-cita seperti ini
pernah mampir dalam benak bangsa, tapi ditelikung oleh aoa yang disebut sebagai politik dagang sappi hingga terjadi debiasi struktur
bikameral; DPD, Semator ala Indonesia itu, dibuat tak bergigi. Legitimasi kuat dari rakyat yang memilihnya secra langsung melalui fair and free
election tak jua mampu membukakan mata batin elit bahwa lembaga negara baru ini selayaknya diberi kuasa untuk mengagresiasi
kepentingan daerah-daerahnya.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 320 MUS b

Penerbit

Jakarta : DPD MPR RI., 2006

Deskripsi Fisik

247 hlm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

320

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Edisi 1

Subjek

Ilmu Pemerintahan

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar