TEXT

(Tesis) Implementasi Putusan Gugatan Rekonvensi Akibat Cerai Talak di Pengadilan Agama (Studi Perkara Nomor 0354/Pdt.G/2015/PA.Tnk)

---

IMPLEMENTASI PUTUSAN GUGATAN REKONVENSI AKIBAT CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA (Studi Perkara Nomor 0354/Pdt.G/2015/PA.Tnk)
Oleh : NELMI RODIAH HARAHAP 14.12.27.123
Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), gugatan (cerai talak) suami terhadap isteri, hakim diberikan kewenangan oleh Undang-Undang membebani suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah terhadap isteri. Isteri juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau berupa mut’ah, nafkah iddah, maskan, kiswah, madliyah dan nafkah untuk anak-anak. Setiap Putusan Pengadilan perkara perdata idealnya dipatuhi atau dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak tergugat.
Permasalahan dalam penelitian ini meliputi a. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi isteri akibat cerai talak dalam Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2015/PA.Tnk, b. Bagaimana Implementasi Putusan Perkara Nomor 0354/Pdt.G/2015/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjungkarang.
Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif dan Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan penelitian lapangan dilakukan dengan observasi dan wawancara (interview)
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan adalah a. dasar pertimbangan Majelis hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi isteri akibat cerai talak berdasarkan adanya gugatan rekonvensi dan pasal 149 dan 105 KHI dan berdasarkan kelayakan, kepatutan dan kewajaran b. Implementasi putusan perkara di Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam memutus perkara cerai talak pada Putusan Nomor : 0354/Pdt.G/2015/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjungkarang Pemohon belum memenuhi hak-hak Termohon dalam Rekonvensi secara sukarela termohon menerima karena akan diselesaikan secara kekeluargaan diluar pengadilan.
Saran dalam penelitian ini diharapkan agar pelaksanaan penyaksian ikrar talak tidak dikaitkan dengan kewajiban akibat cerai talka karena kedua hal tersebut tunduk pada aturan yang berbeda. Oleh karena itu pelaksanaan ikrar talak dapat dilakukan terlebih dahulu kemudian pembayaran kewajiban pemohon tentang hak-hak isteri dalam rekonvensi dapat dimintakan eksekusi oleh Termohon.
Kata Kunci : Cerai Talak. Gugat Rekonvensi dan Putusan.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 340 Nel i

Penerbit

Bandar Lampung : Pascasarjana MH-UBL., 2016

Deskripsi Fisik

xiii,89 Hal,21x29.7 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

340

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

1

Subjek

Hukum Bisnis

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Dr.Erlina B,SH.,MH

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar