Perpustakaan Pusat UBL

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • ejurnal
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of (Tesis) Analisis Sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 dengan Peraturan Daerah Lampung Nomor 14 Tahun 2014 Terhadap Penggunaan Perairan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
Penanda Bagikan

TEXT

(Tesis) Analisis Sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 dengan Peraturan Daerah Lampung Nomor 14 Tahun 2014 Terhadap Penggunaan Perairan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Mulyadi - Nama Orang;

ANALISIS SINKRONISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2015 DENGAN PERATURAN DAERAH LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2014 TERHADAP PENGGUNAAN PERAIRAN TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
(Studi di kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang)
ABSTRAK
Oleh :
MULYADI
NPM : 14.12.27.117
Perairan di dalam Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Panjang sebagai salah satu potensi sumber penerimaan Negara juga merupakan sumber pemasukan keuangan propinsi lampung dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
Penggunaan Perairan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri terdapat peraturann perundang-undangan yang mengatur dalam hal pemanfaatannya dan wajib dipatuhi oleh para pemilik Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan swasta dan Perusahaan Modal Asing.
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Lampung Nomor 14 Tahun 2014 terhadap penggunaan perairan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri menjadi permasalahan terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan.
Dari hasil penelitian melalui kajian pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris maka perlu sinkronisasi peraturan dengan berpedoman kaidah dan norma hukum yang berlaku sesuai hirarki peraturan perundang-undangan
Disarankan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Lampung agar mencabut Peraturan Daerah dimaksud, hal ini untuk menghindari konflik hukum dan kepercayaan masyarakat khususnya investor untuk melakukan usaha di Propinsi Lampung.
Kata Kunci : Sinkronisasi Peraturan, Penggunaan perairan, Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.


Ketersediaan
#
Perpustakaan Pascasarjana UBL (Rak Clas 340) REF 340 MUL a 16055
MH 16055
Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
REF 340 Mul a
Penerbit
Bandar Lampung : Pascasarjana MH-UBL., 2016
Deskripsi Fisik
xiii,83 Hal,21x29.7 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
340
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
1
Subjek
Hukum Tata Negara
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Prof.Dr.Lintje Anna Marpaung,SH.,M.Hum
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Pusat UBL
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?