TEXT
(Tesis) Eksistensi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam Hubungannya dengan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Studi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)
EKSISTENSI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
(studi dinas pariwisata pemerintah kabupaten lampung tengah)
ABSTRAK
Oleh
Reza fahlepi
12.812.1356
Penyelenggaraan keterbukaan informasi public di pemerintah kabupaten lampung tengah berpedoman pada undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public dan peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi public.penyelenggaraan informasi public sebagai pertanggungjawaban di pemerintah kabupaten lampung tengah masih menuai problema dalam akuntabel dan transparasinya.
Permasalahan pokok dalam penelitian ini meliputi : a.bagaimanakah bentuk keterbukaan informasi public yang ideal dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi public ,b.apa saja yang menjadi kriteria sebagai informasi public dalam kegiatan pemerintah daerah,c.bagaimanakah eksistensi SPJ sebagai suatu bentuk informasi yang bersifat informasi public dan dapat terbuka untuk umum.
Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris.data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari bahan pusaka,dan penelitian lapangan dilakukan dengan observasi dan wawancara (interview).
Kesimpulan penelitian ini adalah : (1) bentuk keterbukaan informasi yang ideal dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah adalah informasi laporan penyelenggaraan kegiatan kepada masyarakat menggunakan asas akuntabilitas dan transparansi,namun dalam implementasinya belum maksimal. (2) hal-hal yang menjadi kriteria informasi public meliputi : informasi berkala,informasi yang wajib diumumkan secara serta merta,informasi yang wajib tersedia setiap saat,informasi yang dikecualikan,namun pemerintah daerah belum sepenuhnya menggunakan semua kriteria sehingga penyelenggaraan informasi public belum maksimal (3) eksistensi SPJ sebagai bentuk informasi yang bersifat informasi public yakni SPJ merupakan rahasia public yang tidak dapat diberikan kepada masyarakat secara serta merta karena dokumen SPJ pendukung penggunaan anggaran dan alat bukti,SPJ bersifat rahasia negara dan dapat dibuka/dibuktikan kepada pihak berwenang memeriksa pengelolaan keuangan Negara.
Saran dalam penelitian ini agar pemerintah kabupaten lampung tengah wajib menggunakan seluruh kriteria informasi public sebagaimana diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi public sehingga mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi.
Kata kunci :eksistensi,surar pertanggungjawaban,informasi publik
Tidak tersedia versi lain