TEXT

Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik

---

Pada dewasa ini di indonesia, audit atau pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menimbulkan banyak persoalan. Hal ini tidak akan terjadi bila asas keadilan disandingkan dengan asas persamaan di depan hukum. Asas-asas ini akan dilanggar jika misalnya hak mengajukan saksi ahli tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga tersangka kurang dapat melakukan perlawanan hukum secara sempurna. Seperti diketahui, untuk menghitung kerugian negara ada tiga kriteria yang harus dipenuhi: a. Pemeriksaan saksi; b. Pemeriksaan tersangka; c. Ada bukti surat. Audit investigasi yang dilakukan secara sampling sering dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti atas dugaan adanya tindak pidana korupsi. Sedangkan suatu audit investigasi oleh BPKP berlandaskan prinsip kerja harus mengungkapkan hakikat yang terjadi di balik peristiwa yang diperiksa sesuai dengan asas substance over forms.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

332.49598 KAL d

Penerbit

Bandung : Penerbit PT. Alumni., 2007

Deskripsi Fisik

xii; 342 hlm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

979-414-031-7

Klasifikasi

332

Tipe Isi

text

Tipe Media

tanpa perantara (unmediated)

Tipe Pembawa

volume

Edisi

Cetakan Pertama

Subjek

Kebijakan Publik

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar