(Tesis) Implementasi Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Rangka Pelayanan Publik Melalui Standar Pelayanan

---

IMPLEMENTASI PASAL 20 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK MELALUI STANDAR PELAYANAN
(Studi di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung)
ABSTRAK
Oleh
Ramadhiana Ikhwaningtiari
12.812.1263
Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sampai saat ini belum dilakukan dengan maksimal oleh pemerintah, seperti pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum efektif dan efisien, sehingga masyarakat yang ingin mendapat pelayanan pada instansi tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat harus membayar lebih dari harga yang telah di tetapkan untuk mendapat pelayanan yang baik serta proses pelayanannya begitu lama dari waktu yang telah ditetapkan.
Permasalahan penelitian adalah bagaimana implementasi Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam rangka pelayanan publik melalui standar pelayanan di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung? Dan Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam rangka pelayanan publik melalui standar pelayanan di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung?
Metode penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif.
Hasil penelitian implementasi Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam rangka pelayanan publik melalui standar pelayanan di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung kinerja pelayanan yang diberikan aparat kantor Pertanahan Nasional Provinsi Lampung masih menunjukkan hasil yang kurang optimal, meskipun berbagai kebijakan telah diambil, seperti adanya loket dengan LOC dan penerapan SPOPP serta adanya program larasita, namun demikian program tersebut belum bisa dilaksanakan karena banyaknya kendala. Fakta dilapangan menunjukkan, bahwa dalam pelaksanaannya pelayanan yang didasarkan pada peraturan belum bisa dilaksanakan secara konsisten, artinya pelayanan yang dilaksanakan masih dengan pola yang lama.
Saran, aparat dalam melaksanakan tugas perlu mendapatkan perhatian dari unsur pimpinan agar kinerja pelayanan kantor Pertanahan dapat berjalan lebih baik. Perlunya ditingkatkan kesadaran akan tugas dan tanggung jawab aparat, melalui penekanan pada keteguhan hati nurani dan kepekaan aparat dalam berinteraksi dengan masyarakat.
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Standar Pelayanan, Provinsi Lampung.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 340 Ram i

Penerbit

Bandar Lampung : Pascasarjana MH-UBL., 2016

Deskripsi Fisik

x,81 Hlm,21x29 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

340

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

1

Subjek

Hukum Tata Negara

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, SH., MH.

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar