Pelaksanaan sistem pemerintahan di negara kita tentu didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka dari itu, apabila terjadi akibat hukum yang merugikan dari adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata usaha Negara, lebih-lebih bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan. Dalam hal ini, badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan hukum formal yang mengatur prosedur jalannya sistem peradilan tata usaha negara dari mulai pengajuan gugatan sampai pada keluarnya keputusan hakim

Hukum acara peradilan tata usaha negara mengalami pasang surut yang sangat dinamis dalam kurun waktu dasawarsa terakhir. Dinamika tersebut ditandai dengan adanya perluasan dan penegasan kompetensi absolut peratun dengan disahkanya UU No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan lahirnya berbagai undang undang sektoral yang mempengaruhi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh peradilan tata usaha negara

Buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi ini bisa menjadi buku panduan untuk para mahasiswa dan mahasiswa yang sedang menempuh studi hukum. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi. Dengan membaca buku ini para mahasiswa dan mahasiswi mengetahui dan mengerti tata pelaksana hukum peradilan tata usaha negara