Perundang-undangan kita tidak memberikan suatu petunjuk tentang siapa pembeli beritikad baik itu. Sumber Hukum lain, yurisprudensi juga tidak memberikan suatu petunjuk yang baku tentang pembeli beritikad baik. (Harifin A. Tumpa) Pengadilan di Indonesia belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai itikad baik, akibatnya tidak jelas standar dan parameter apa yang digunakan untuk menilai itikad bai…
Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH): Buku ini menjelaskan PMH menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur PMH: Dijelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan adanya PMH, yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melanggar …
Buku “Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan di Indonesia” ini diterbitkan guna memenuhi kebutuhan mahasiswa perguruan tinggi dalam mempelajari hukum acara perdata di bangku kuliah, khususnya S-1. Agar tidak terjadi verbalisme yang mengundang kebosanan di dalam perkuliahan, maka di samping nilai-nilai normatif-teoretik yang ada, buku ini juga diperkaya dengan nilai-nilai praktis, praksis…
isi buku ini mencakup enam bagian, yaitu: bagian pertama hukum perdata bagian kedua hukum orang bagian ketiga hukum keluarga, bagian keempat hukum benda bagian kelima hukum waris bagian keenam hukum perikatan.
Hukum internasional adalah hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Berdasarkan perkembangannya, pengertian hukum internasional meluas, yaitu sebagai hubungan negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi lainnya, dan hubungan negara dengan individu dalam konteks khusus. Hukum internasional memiliki dua kelompok besar, yaitu hukum …
Buku ini membahas doktrin Subrogasi, novasi dan cessie serta penerapannya dalam praktik. buku ini memuat di dalam Bab I, Doktrin Subrogasi mengenai Subrogasi dan Pembayaran, pengaturan Subrogasi, akibat hukum Subrogasi, Subrogasi dalam perjanjian jual beli, Subrogasi dalam perjanjian Asuransi, Subrogasi dalam perjanjian penanggungan utang. Di dalam Bab II, Doktrin Novasi mengenai Perbedaan anta…
Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) merupakan buku bacaan yang sangat direkomendasikan untuk digunakan sebagai bahan bacaan. Buku ini dituliskan oleh Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Widi Nugrahaningsih, Rezi. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan, yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Kehakiman). Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman…
Hukum perdata adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat, serta hak dan kepentingan yang saling terkait di antara mereka. Hukum perdata berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antarindividu, yang berbeda dengan hukum publik yang lebih berorientasi pada kepentingan umum. Dengan demikian, hukum perdata memainkan peran penting dalam memast…