EKUITAS, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 19 No. 2 - Juni 2015

EKUITAS, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 19 No. 2 - Juni 2015, berisi: * Permodelan Sistem Akuntansi Manajemen Berkomputer Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Kinerja UMKM Manufaktur, Jesica Handoko, Yohanes Harimurti, Julius Runtu - 155 * Analisis motivasi dan ekspektasi mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi akuntansi, Nurniah, Dian Imanina Burhany, Nasir - 174 * Pengaruh Faktor Internal…

(ADMINISTRASI PUBLIK) Reinventing Goverment : Demokrasi dan Reformasi Pelayan…

Konsep reinventing goverment pada dasarnya merupakan representasi dari paradigma new public management. Pembaharuan dalam pemerintahan di lakukan dengan penggantian sistem birokratis menjadi sistem yang besifat business entity, konsep reinventing goverment diilhami oleh besarnya biaya pembiayaan birokrasi yang tidak senading dengan kinerja aparatur birokrasi yang rendah.

Ilmu Politik : Ideologi dan Hegemoni Negara

Tipe negara hukum yang dianut suatu negara akan memengaruhi struktur dan formasi kekuasaan negara tersebut. Dengan tipe dan formasi tersebut, suatu negara memiliki langgam orientasi politik, dan cara penyusunannya. Tipe negara hukum tidak boleh terlepas dari konstitusi yang dianut karena dasar-dasar kekuasaan dan pemegang kekuasaan dalam institusi negara tersebut tidak lahir dari ruang hampa so…

Studi Ilmu Politik

Perkembangan ilmu politik mengalami kemajuan yang pesat sesudah Perang Dunia Kedua. Terdapat dua pandangan yang berkaitan dengan munculnya ilmu politik sebagai disiplin ilmu. Pertama, pandangan yang melihat bahwa ilmu politik merupakan salah satu bagian dari pengetahuan sosial lainnya. Kedua, pandangan yang menganggap bahwa ilmu politik lahir pada akhir abad 19-an. Dalam perkembangannya, dipeng…

Sistem pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintah, sistem politik, sistem administrasi negara, dan sistem hukum tata negara NKRI dari waktu ke waktu semkain berubah. Namun, perubahannya tidak sesuai dengan yang di harapkan, seperti menurunnya penegakan hukum, tingginya inflasi, dan bertujuan korban di setiap terjadinya pergantian.

SOP Standar Operasional Prosedur Instansi pemerintahan

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-374-989-8

Deskripsi Fisik

168 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 351 TOM s

Perbuatan melawan Hukum oleh Pemerintah

tidak dapat di pungkiri bahwa deasa ini terdapat abnyak sekali kasus mengenai perbuatan-perbuatan pemerintah yang secaidak secara substansial dapat di kategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum . namun, karena didasarkan pada peraturan perundang-undnagan yang di keluarkan oleh negara, perbuatan ini tidak di pandang sebgaia perbuatan melawan hukum. keadaan semacam ini jelas menimbulkan k…

SAP Standar Akuntansi Pemerintahan : sesuai Peraturan Pemerintah Republik Ind…

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dal…

Akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual

Penulisan buku ini ditujukan untuk memberikan gambaran teknik akuntansi yang diperlukan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (SAP BA). Buku ini ditulis sebanyak 10 bab. Pada bab satu penulis menjelaskan mengenai perkembangan akuntansi pemerintahan daerah mulai dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu…

Teori Sistem Pemerintahan : pergeseran konsep dan saling kontribusi antar sis…

Setiap negara melakukan berbagai upaya agar tercipta stabilitas pemerintahan di negaranya. Diantara langkah pentingnya adalah dengan melakukan berbagai reformasi konstitusi terkait sistem pemerintahan yang digunakan. Reformasi sistem pemerintahan yang terjadi di berbagai negara memperlihatkan fenomena terjadinya saling kontribusi antar sistem pemerintahan. Terjadi gejala parlementarisasi di …