Penegakan Hukum Pidana Korupsi dan Peradilan Tanpa Kehadiran Terdakwa

Nilai-nilai kehidupan bangsa yang ter"kristalsasi" di dalam sila-sila pancasila pada hakekatnya menjadi sumber dan dasar untuk membuat hukum di Indonesia, termausk dalam penegakan hukumnya. Atau dengan kata lain pancasila adalah Staatsfundamentalnorm yang mendasari seluruh sistem hukum di Indonesia. Penegakan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi kebanyakan praktisi hukum di Indonesia …

Kapita selekta tindak pidana ekonomi

Secara garis besar, buku Kapita Selekta Hukum Pidana Ekonomi membahas tentang hukum tindah pidana khusus yang diluar KUHP seperti Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Buku ini membahas batasan pengertian / definisi, dasar hukum, ruang lingkup, dan modus operandi tindak pidana kejahatan ekonomi…

Pengantar ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Edisi Kedua

Analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang meman­faatkan berbagai metode dan teknik untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan. Analisis seperti ini sangat diperlukan dalam praktik pengam­bilan keputusan di sektor pulik, dan karenanya dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan pengambil keputusan di pemerintahan. Seiring dengan bertambah komple…

Pidana untuk Pemegang Saham Korporasi

Salah satu tugas hakim adalah melakukan penemuan hukum. Agar hakim dapat melakukan penemuan hukum membutuhkan referensi berupa kajian dan penelitian berkualitas di bidang hukum. Dan buku ini menjadi salah satu referens yang diperlukan bagi seorang hakim dalam menghadapi kasus pidana korporasi, terutama yang menyangkut pemegang saham Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat memperkaya khazanah …

(Pasca) Delik-Delik Hukum Pidana Ekonomi dan komentar komentarnya

Edisi

Edisi 1 Cetakan 1

ISBN/ISSN

978-623-211-126-4

Deskripsi Fisik

viii+214 hlm.; 15.5 x 23 cm

Judul Seri

Hukum Pidana Ekonomi

No. Panggil

SR 345.598 Ket d

(PASCA) Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia (cet.1)

Klasifikasi tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia banyak ragamnya hingga ia tidak terangkum dalam KUHP saja tetapi dalam peraturan perundangan lain. Demikian tindak-tindak pidana digolongkan menurut objek yang dilanggar secara hukum dan digolongkan lebih spesifik yang berkenaan tentang sesuatu hal. Sedemikian lengkapnya pengaturan dalam sistem hukum kita sehingga kebebasan setiap subjek h…

(PASCA) Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia (cet.3)

Klasifikasi tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia banyak ragamnya hingga ia tidak terangkum dalam KUHP saja tetapi dalam peraturan perundangan lain. Demikian tindak-tindak pidana digolongkan menurut objek yang dilanggar secara hukum dan digolongkan lebih spesifik yang berkenaan tentang sesuatu hal. Sedemikian lengkapnya pengaturan dalam sistem hukum kita sehingga kebebasan setiap subjek h…

(PASCA) Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang relatif masih dalam taraf pengem- bangan. Pada mulanya perbandingan Hukum Pidana merupakan bagian dari mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana, kemudian dengan SK Dirjen Dikti No. 30/1983 ditetapkan sebagai kuri- kulum inti yang berdiri sendiri dan mulai berlaku pada 1985. Perbandingan Hukum Pidana ditetapkan sebagai mata kuliah yang berdi…

(PASCA) Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; (Perkembangan Penyusunan Konsep …

Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari. Ragam tersebut diperjelas secara spesifik terutama tentang kebijakan hukum pidana di bumi Nusantara ini, dengan penekanan kepada kebijakan hukum pidana, khususnya berbagai kebijakan pidana dalam konsep KUHP baru.

Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana

Edisi

Cet. 2, Ed. Revisi

ISBN/ISSN

979-414-744-3

Deskripsi Fisik

vii, 328 hlm ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

FH 345 BAR b