(Tesis) Analisis Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dila…

ABSTRAK ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH SESEORANG ATAU LEBIH (studi perkara no.443/PID.SUS/2013/PN.KB) Oleh: NOPRIZAL HADI IRAWAN NPM: 13.12.25.032 Pasal 1 angka 1 undang –undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang bersalah dari tanaman atau bukan…

(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana …

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PEMELIHARAAN JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (studi perkara nomor 34/pid.tpk/2013/pn.tjk) Abstrak Oleh: R.ARDI HERNANTO NPM: 13.12.25.034 Tindak pidana korupsi menurut pasal 2 undang undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 ta…

(TESIS) Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT. Bank Perkreditan Rak…

ABSTRAK ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)TRIPANCA SETIADANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (studi perkara nomor.756/pid.sus/2009/pn.tk) Oleh: EBRICK 12.12.23.016 Kejahatan korporasi (corporate crime) merupakan salah satu fenomena yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi serta kemajuan…

Panduan Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional masyarakat dilindungi selama menjalani proses hukum. Jika prosedur pidana tidak diikuti, setiap orang memiliki hak untuk menantang keabsahan bukti yang ada sekaligus memastikan bahwa hak asasinya terlindungi. Sebagai contoh, pada kasus kriminalisasi yang tidak dilakukan oleh tersangka yang berujung pada kasus salah tangk…

Perkembangan Hukum Adat Indonesia

buku ini menulusuri secara lengkap mendetail tentang berbagai pemikiran dan teori hukum adat yang berkembang di Inonesia. selain iyu, dalam buku ini sekaligus dibahas tentang bagaimana nasib hukum adat di masa depan. penulis yang merupakan seorang dosen dan peneliti juga mengangkat analisis atas berbagai teori dan pemikiran dalam hukum adat yang dilengkapi dengan anotasi dari penulis. Untuk me…

(Hukum) Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hokum konsumen yang lebih luas.hukum konsumen,yakni keseluruhan asas dan kaidah hokum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.berarti …

(FH) Hukum Ketenagakerjaan Masalan dan Penyelesaiannya

Edisi

Cetakan 1

ISBN/ISSN

978-602-8259-46-0

Deskripsi Fisik

xii + 182 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 344.01 LIN h

(PASCA) Hukum Perikatan; Penejelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW

Edisi

Edisi 1 Cetakan 2

ISBN/ISSN

978-979-769-197-4

Deskripsi Fisik

x; 162 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 346 AHM h c.1

Hukum Perikatan : penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW

dalam bidang hukum perdata,hukum perikatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam hubungan-hubungan hukum dibidang di bidang harta kekayaan.hukum perikatan diatur dalam buku III BW (Buku III KUHperdata) yang secara garis besar dibagi atas dua bagian,yaitu pertama,perikatan pada umumnya,baik yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari undang-undang,dan kedua,peri…

(HUKUM PAJAK) Pajak penghasilan

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-229-695-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 336.2 SUB p