Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosia…
Pengaturan terhdap adminstrasi pemerintah pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak adminstrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan an kepastian hukum. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang adaminstrasi pemerintahan ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali keputusan …
UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang sebagai pengganti UU No 24 Tahun 1992 Tentang pentaan ruang, untuk mengantisipasi kompleksitas hukum dalam penataan ruang dan sebagai dasar penegakan hukum dalam penataan ruang. Buku ini memuat UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang dilengkapi dengan PP No 26 Tahun 2998 Tentang rencana tata ruang wilayah Nasional dan Kepres No. 62 tahun…
Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public (UU KIP) telah berusia lebih dari tiga tahun,sejak diberlakukan pada april 2010.selain pembentukan komisu informasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi,undang-undang ini juga mengamanatkan kepada badan public untuk membuka ruang partisipasi bagi masyarakat melalui pemenuhan hak akses atas informasi. Ketiga hal t…
Buku Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat ini merupakan karya ketujuh yang dipublikasikan. Buku ini membahas pengertian dan pengelolaan jenis benda menurut Hukum adat. Berbagai bentuk benda menurut Hukum Adat dibahas dalam buku ini, termasuk tanah-tanah adat yang meliputi tanah jabatan atau bengkok,tanah ulayat dan benda-benda pusaka menurut Hukum Ada.