Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) baru saja diundangkan.buku ini sebagai salah satu sarana sosialisasi undang-undang tersebut,tidaklah ditujukan untuk mengevaluasi undang-undang tersebut.setidaknya ada dua tujuan penulisan buku ini.pertama,mencoba mendeskripsikan perlindungan konsumen secara utuh (integral) dengan mengetengahkan instrinstrumentrumen hokum yan…
Hokum konsumen hadir sebagai instrument bagi semua orang khususnya para konsumen untuk mendapatkan perlindungana.hukum konsumen di Indonesia yang didasarkan kepada undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,sekalipum belum optimal melindungi konsumen,sudah dapat dijadikan acuan penting.kehadirannya amat vital dan mutlak untuk mengatur pesatnya lalu lintas perdagangan yang meng…
Hak konsumen atas informasi yang benar tentang barang melalui legislasi berdasarkan hokum positif Indonesia,ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan ketentuan di Negara-negara lain karena informasi tersebut tidak hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan konsumen,tetapi juga mencakup aspek lainnya.sedangkan pengaturan hak atas informasi yang benar tentang…
Kita semua adalah konsumen (pembeli).ungkapan “konsumen adalah raja” semestinya diinterprestasikan secara kritis.namun,pada kenyataannya tidaklah demikian.konsumen selalu dikontruksikan dalam kerangka konsumtif.akibatnya,cenderung menjadi korban dalam hubungan jual beli dengan produsen. Sekalipun pemerintah telah membuat peraturan perlindungan konsumen ditambah lagi dengan peranserta lemba…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA DISERSI DIMASA DAMAI OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD) (Studi Putusan Nomor: 100-K/PM I-04/AD/VI/2014 Abstrak Oleh …
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA RUMAH MAKAN DI KABUPATEN MESUJI (Studi di Dinas Pendapatan Kabupaten Mesuji) Abstrak Oleh : FIKRIANSYAH …
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BAWAAN (Studi Putusan Nomor 281/PDT.G/2013/PA.Tgm) Oleh Usman A NPM. 14.12.27.172 Pasal 87 ay…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA BIDANG MIGAS Oleh : PUTRI WINDIARTI Dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak terjadi penyimpangan pendistribusian Bahan Bakar Minyak subsidi ke industry serta banyak penyimpangan yang dilakukan oleh Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak di Provinsi Lampung dan perbedaan harga yang cukup tinggi antara …
IMPLEMENTASI PUTUSAN GUGATAN REKONVENSI AKIBAT CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA (Studi Perkara Nomor 0354/Pdt.G/2015/PA.Tnk) Oleh : NELMI RODIAH HARAHAP …