Buku ini dapat dianggap sebagai lanjutan dari buku-buku karangan saya tentang "Azaz-azaz Hukum Perdata" dan "Azas-Azas Hukum Perjanjian" yaitu mengenai sebagian dari Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Buku-buku semacam ini adalah memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama bagi para mahasiswa Perguruan Tinggi bagian hukum, bagian sosial ekonomi dan bagian notariat, para hakim, p…
Ditilik dari optik hukum perdata, hukum kebendaan atau hukum benda (zakenrecht) merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Hukum kebendaan merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang (subjek hukum) dengan denda (objek hukum), yang melahirkan berbagai hak kebendaan (zakelijkrecht). Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang …
Buku ini merupakan hasil riset terhadap putusan hakim yang dibangun atas premis nilai tertentu yang beresensi pada martabat manusia, moarlitas hukum, dan doktrin hukum progresif. Tujuannya sekedar untuk memetakan apakah dari sejumlah putusan yang dapat diakses oleh peneliti terdapat muatan-muatan hukum responsive dan nilai-nilai hak asasi manusia atau sebaliknya. Dengan membaca buku ini, para…
Buku ini merupakan implementasi dari UU No. 16 th. 2004 pasal 30 ayat 2 tentang kejaksaan Republik Indonesia, bahwa: " Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah." Dengan kata lain, jaksa dengan kuasa khusus dapat menjadi kuasa hukum dari negara RI atau pemerintah RI…
Hukum adalah peraturan yang mengatur dan melarang tingkah laku atau perbuatan sesame manusia, alam dan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa supaya tercipta rasa adil, aman,tertib, dn sejahtera. Negara reunlik Indonesia pada pasal pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum Indonesia adalah Negara hukum kesejahteraan sesuai teori Negara hukum dari professor Kran…
Di rumah dinas berukuran sekitar 45m2 itu tidak tersedia perabot rumah tangga dengan lengkap. Jangankan peralatan eletronik, pembantu kegiatan rumah tangga, maupun kursi dan meja tamu pun belum tersedia. Tak mampu terbeli. -hakim asri- Seiring pengalamannya menjadi penegak hukum semakin mengetahui risiko yang dihadapinya jika enggan bernegoisiasi dengan para pihak berpekara. Teror yang meneka…
Dengan makin memburuknya citra pengadilan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, maka mendorong dunia usaha untuk mencari pilihan penyelesaian sengketa lainnya. Lalu, munculnya pelbagai model Alternative Dispute Resolution (ADR) yang merupakan cara lain dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, model ADR ini jauh lebih e…
Ridwan Khairandy adalah guru besar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FHUII), lahir pada 12 Februari 1962 di Banjarmasin, memperoleh sarjana hukum dari FH UII (1986). Magister Hukum dari Bidang Kajian Utama Hukum Internasional Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (1996), dan Doktor dalam Bidang Hukum Ekonomi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan predikat c…
Lembaga kajian & advokasi untuk independensi peradilan (LeIP) adalah oraganisasi non pemerintah yang bergerak di bidang pembaruan peradilan dan anti korupsi. Smenjak berdiri di tahun 2000, LeIP telah melakukan berbagai upaya melalui advokasi kebijakan berbasis riset guna mendorong pembaruan sistem peradilan. LeIP juga aktif dalam merumuskan konsep-konsep pembaruan peradilan yang dapat di jadika…
buku ini membahas problema proses hukum yang adil di Indonesia. bahwa proses hukum yang terjadi selama ini seringkaliberjalan tidak adil, terutamabagi korban kejahatan. fenomena penyiksaan tersangkaoleh penyidik yang kerap terjadi dalam proses hukum di Indonesia menandakan belum terlaksananya prinsip keadilan.